Bobby Nasution Menolak Proyek Markup OPD dengan Tegas dan Berani

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, baru-baru ini mengambil sikap tegas terhadap pengajuan proyek dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dianggapnya tidak wajar. Dia menegaskan akan menolak semua proposal yang terkesan mencurigakan serta tidak transparan, terutama jika anggarannya menggelembung. Dalam pernyataannya, Bobby menyebut bahwa banyak pengajuan proyek muncul tanpa penjelasan yang memadai, sesuatu yang dianggapnya tidak dapat diterima.

Bobby mengungkapkan bahwa banyak pihak yang mencoba mendekatinya untuk mendapatkan penandatanganan proyek-proyek ini. Namun, beberapa di antaranya malah memicu kemarahan Bobby karena proposal tersebut tidak dipresentasikan secara terbuka dan mendadak ada di mejanya.

“Saya ini baru dilantik, dan tiba-tiba banyak yang menghubungi untuk meminta tanda tangan. Proyek apa ini, tiba-tiba sudah ada di meja saya?” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut.

Menolak Proyek yang Tidak Transparan dan Jelas

Bobby menyoroti beberapa proyek fisik, salah satunya pembangunan gedung yang bernilai hingga Rp484 miliar. Proyek ini, menurutnya, tidak pernah dipaparkan secara detail untuk menilai kelayakan dan manfaatnya bagi masyarakat.

“Gedung ini tidak pernah dipresentasikan atau diekspos. Valuasi anggarannya cukup fantastis, tapi tidak jelas apa maksud dan tujuannya,” jelasnya. Hal ini mengindikasikan bahwa Bobby akan mengambil pendekatan yang lebih ketat terhadap setiap proposal yang diajukan kepadanya.

Tidak hanya itu, Bobby juga memastikan bahwa semua proyek yang akan direalisasikan harus melewati tahap kajian yang ketat untuk menghindari potensi kebocoran anggaran atau praktik korupsi. Ia menginginkan kejelasan dan transparansi dalam setiap pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumut.

Komitmen Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Sikap tegas Bobby juga merupakan bagian dari komitmennya untuk memastikan bahwa semua proyek yang berlangsung di wilayahnya benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Ia bertekad untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel, di mana setiap pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan.

“Setiap proyek pembangunan harus menunjukkan nilai tambah bagi masyarakat dan bukan sekadar untuk menghabiskan dana publik,” tegasnya. Ia tidak ingin anggaran daerah diboroskan untuk proyek-proyek yang tidak jelas manfaatnya.

Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih percaya kepada pemerintah daerah. Bobby berusaha menjadikan transparansi sebagai salah satu pilar utama dalam kepemimpinannya.

Peringatan kepada Organisasi Perangkat Daerah

Gubernur juga memberikan peringatan kepada OPD terkait dalam pengajuan proyek. Dia meminta mereka agar tidak lagi mengajukan usulan proyek yang dianggap tidak rasional atau sekadar mengandalkan kedekatan politik untuk mendapatkan persetujuan anggaran.

“Saya tidak akan ragu menolak proyek yang dirasa tidak bermanfaat. Saya ingin agar program pembangunan benar-benar mampu memberikan kebaikan bagi masyarakat, bukan hanya sekadar formalitas,” imbuh Bobby dengan tegas.

Dengan kebijakan ini, Bobby berharap semua OPD dapat lebih selektif dalam merencanakan proyek yang akan diajukan. Ia ingin memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran bersifat efektif dan efisien dalam penggunaannya.