Kementerian HAM Jelaskan Alasan Mendorong Hapus Jejak Digital di Media Sosial

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) tengah berupaya mendorong penerapan norma hak untuk dilupakan atau right to be forgotten dalam revisi Undang-Undang HAM. Langkah ini diambil untuk melindungi masyarakat dari dampak yang diakibatkan oleh jejak digital yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka dalam jangka panjang.

Tenaga Ahli Kementerian HAM, Wahyudi Djafar, menjelaskan bahwa kemajuan teknologi saat ini telah memudahkan akses terhadap informasi pribadi seseorang. Ini sering kali menimbulkan stigma negatif terhadap individu yang telah menjalani proses hukum dan berhasil rehabilitasi sosial.

Wahyudi menegaskan bahwa individu yang telah berusaha memperbaiki kesalahan masa lalu sering kali tetap terjebak dalam citra negatif. Hal ini menghambat mereka dalam mendapatkan kesempatan kerja, pendidikan, serta akses sosial lainnya yang seharusnya menjadi hak mereka.

Pentingnya Penerapan Hak untuk Dilupakan di Era Digital

Hak untuk dilupakan menjadi penting mengingat betapa mudahnya informasi pribadi seseorang muncul kembali di mesin pencari. Terutama informasi yang merugikan atau berasal dari masa lalu yang seharusnya sudah tidak relevan lagi.

Kondisi ini menimbulkan dampak psikologis yang signifikan bagi individu, di mana rasa tertekan dan stigma sosial terus membayangi mereka. Selain itu, akses ke layanan publik dan peluang kerja pun terancam terganggu oleh informasi yang tidak lagi akurat.

Wahyudi mengingatkan bahwa penerapan norma ini harus dilakukan dengan hati-hati. Hal ini guna memastikan keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan data pribadi tetap terjaga.

Dasar Hukum dan Pengembangan Konsep Hak untuk Dilupakan

Konsep right to be forgotten berkembang dari putusan Pengadilan Eropa pada tahun 2014. Dalam kasus Mario Costeja di Spanyol, pengadilan memutuskan bahwa individu berhak meminta penghapusan nama mereka dari hasil pencarian karena pernah mengalami kebangkrutan.

Keputusan ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan norma ini, di mana pengadilan Eropa menggarisbawahi pentingnya perlindungan terhadap individu dari informasi yang menurunkan reputasi mereka. Oleh karena itu, penghapusan informasi tersebut dianggap penting agar individu dapat melanjutkan hidupnya tanpa beban masa lalu.

Penting untuk dicatat bahwa hak untuk dilupakan tidak berarti menghapus informasi secara permanen dari semua sumber. Sebaliknya, mekanisme de-listing atau de-indexing dapat diterapkan untuk menghapus tautan yang merugikan dari mesin pencari.

Perlindungan Data Pribadi dalam Konteks HAM

Wahyudi menekankan pentingnya perlindungan data pribadi sebagai elemen inti dalam standar kepatuhan HAM. Perusahaan-perusahaan teknologi digital yang beroperasi di Indonesia harus dapat mempertanggungjawabkan data yang mereka kelola.

Revisi UU HAM saat ini memasukkan isu HAM digital dan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari kebijakan yang lebih luas. Ini sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dan beragam tantangan yang dihadapi masyarakat.

Kementerian HAM berharap bahwa dengan adanya pengaturan yang jelas, masyarakat akan lebih terlindungi dari penyalahgunaan informasi pribadi. Selain itu, diharapkan individu dapat memanfaatkan teknologi tanpa rasa takut akan stigma negatif yang berkepanjangan.