Perhimpunan Guru Tanggapi Rencana Prabowo Wajibkan Bahasa Prancis

Pendidikan bahasa asing di Indonesia kembali menjadi sorotan setelah pernyataan kontroversial dari Presiden mengenai penambahan mata pelajaran bahasa Prancis di seluruh sekolah. Hal ini menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai pihak, terutama para penggiat pendidikan yang meragukan kebijakan tersebut. Kritikan muncul karena dinilai instruksi tersebut tidak berdasar dan terkesan hanya sebagai formalitas diplomatik.

Koordinator Perhimpunan dan Pendidikan Guru (P2G), Satriwan Salim, menilai pernyataan Presiden terasa ambigu. Ia mengungkapkan, upaya untuk mewajibkan pengajaran bahasa Prancis di tingkat sekolah dasar, menengah, dan atas sangat perlu dipertimbangkan, mengingat banyak aspek pendidikan yang lebih mendesak untuk dibenahi.

Dalam sebuah pernyataan, Satriwan mengingatkan bahwa jika wacana ini dilanjutkan, bisa saja dalam pertemuan berikutnya dengan negara lain, presiden kembali mengusulkan pendidikan bahasa yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan seharusnya didasarkan pada pemikiran yang lebih strategis dan mendalam.

Keputusan Kontroversial tentang Pendidikan Bahasa Asing di Sekolah

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginan agar bahasa Prancis diajarkan di fasilitas pendidikan Indonesia, setelah pertemuan kenegaraan di Paris. Sementara itu, P2G mengambil sikap tegas mengenai instruksi ini, mengingat pendidikan tidak seharusnya dijadikan komoditas politik semata.

Selain itu, Satriwan menekankan pentingnya kebijakan pendidikan yang bersinambung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Setiap kebijakan pendidikan yang diusulkan harus merujuk pada prioritas pembangunan nasional, bukan sekadar tren yang muncul akibat hubungan bilateral.

Pendidikan bahasa Prancis dan Portugis sebenarnya telah menjadi opsional dalam kurikulum nasional. Edukasi bahasa asing lainnya, seperti bahasa Arab dan Jepang, juga disediakan bagi siswa yang berminat. Namun, mewajibkan seluruh jenjang pendidikan untuk mengadopsi mata pelajaran baru justru dapat mempersulit struktur kurikulum yang ada.

Tantangan di Sektor Pendidikan yang Harus Dihadapi

Menurut Satriwan, pelaksanaan program pendidikan tambahan bisa menambah beban yang tidak diperlukan bagi siswa. Struktur kurikulum nasional saat ini sudah cukup padat dan menuntut dukungan dari berbagai sektor untuk memastikan kualitas pendidikan yang optimal.

Sebagai contoh, dengan anggapan setiap sekolah membutuhkan dua guru bidang studi tersebut, akan ada kebutuhan lebih dari 480 ribu guru bahasa asing baru. Ini adalah tantangan besar bagi pemerintah dalam menyediakan pendidikan yang bermutu.

Belum lagi, lingkup pendidikan harus kembali fokus kepada penguasaan mata pelajaran dasar seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Permasalahan kemampuan siswa dalam hal ini sangat perlu perhatian, dan hasil evaluasi menunjukkan angka yang memprihatinkan.

Perbandingan dengan Kebijakan Pendidikan Lain di Dunia

Contoh kebijakan pendidikan yang lebih terencana dapat dilihat di negara-negara lain yang mengembangkan kemampuan bahasa Inggris atau bahasa asing lain dengan mendalam sebelum memperkenalkan bahasa tambahan. Mempelajari bahasa asing adalah proses yang memerlukan waktu dan konsistensi.

Dalam beberapa kasus, negara-negara dengan tingkat pendidikan yang baik memiliki pendekatan yang lebih sistematis. Mereka mempersiapkan infrastruktur dan pelatihan bagi para pengajar sebelum meningkatkan jumlah mata pelajaran yang ada.

Kebijakan yang baik mengharuskan diskusi mendalam antara pemerintah, tenaga pengajar, dan praktisi pendidikan. Mengubah kurikulum seharusnya dilakukan dengan sinergi, bukan secara tiba-tiba tanpa pertimbangan yang matang.

Kemampuan Dasar sebagai Prioritas Utama dalam Pendidikan

Fokus saat ini haruslah pada peningkatan kualitas penguasaan mata pelajaran yang menjadi dasar bagi perkembangan akademik siswa. Tanpa kemampuan yang memadai dalam bahasa dan matematika, upaya mengajarkan bahasa asing lainnya akan mengalami kesulitan.

Dari hasil evaluasi, tampak jelas bahwa rata-rata nilai untuk pelajaran penting masih jauh dari harapan. Pendidikan dasar harus menjadi prioritas agar tidak terjadi kesenjangan akademis yang lebih besar di masa depan.

Rencana pengembangan program sertifikasi bahasa asing lainnya menunjukkan bahwa kementerian pendidikan telah melakukan langkah positif. Ini menandakan bahwa perhatian pemerintah terhadap pendidikan bahasa asing tetap ada, meskipun tidak perlu dipaksakan ke dalam kurikulum wajib.