Kritik PDIP terhadap Sistem SPPG dan Pemberdayaan Kantin Sekolah

Politikus PDIP Adian Napitupulu menyampaikan kritik tajam terkait mekanisme program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia berpandangan bahwa alih-alih membangun SPPG dengan biaya besar, seharusnya pemerintah memanfaatkan kantin-kantin yang sudah ada di lingkungan sekolah untuk program tersebut.

Dalam sebuah acara televisi, Adian menyatakan, “Dari dulu kita sudah bilang, ngapain bikin SPPG? Karyakan saja kantin-kantin sekolah itu.” Ia berpendapat bahwa pendekatan ini tidak hanya lebih efisien, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pedagang kantin di sekolah.

Adian, yang juga merupakan anggota Komisi X DPR RI, menambahkan bahwa jika kantin sekolah yang mengelola MBG, hal itu akan meningkatkan pendapatan para pedagang setempat. Menurutnya, sekitar 400 ribu sekolah akan menerima program MBG, yang jika setiap sekolah memiliki tiga hingga delapan kantin, akan berdampak pada lebih dari 1,2 juta kantin di seluruh Indonesia.

Rincian Mengenai Program Makan Bergizi Gratis dan Pengelolaannya

Adian lebih lanjut menyebutkan bahwa pelibatan kantin dalam program ini juga bisa mengurangi biaya pembangunan SPPG, yang menurutnya cukup besar. “Mereka UMKM akan terdampak. Kenapa sih enggak mereka saja yang masak?” tanyanya dalam membahas potensi kontribusi kantin sekolah.

Selain itu, Adian mengemukakan kekhawatiran terkait kasus keracunan yang terjadi di kalangan penerima manfaat MBG. Ia percaya bahwa dengan menyerahkan pengelolaan kepada kantin sekolah, masalah ini dapat diminimalisir dan dievaluasi lebih baik di masa depan.

Program MBG telah diluncurkan pada 6 Januari 2025, dan saat ini terdapat lebih dari 27 ribu dapur SPPG di Indonesia. Pengetahuan ini didapat dari Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, yang melaporkan adanya 27.820 dapur di seluruh negara.

Evaluasi dan Perbaikan Program Makan Bergizi Gratis

Setelah kasus korupsi yang mencuat di tubuh BGN, pengelolaan program ini mendapatkan perhatian serius dan evaluasi penting. Beberapa poin evaluasi mengusulkan pelibatan kantin sekolah serta memperjelas jangkauan program MBG di sekolah-sekolah yang membutuhkan.

Kepala BGN, Nanik S Deyang, menegaskan bahwa langkah efisiensi anggaran ini juga bertujuan untuk memperluas jangkauan program tanpa perlu membangun dapur baru. Menariknya, penggunaan kantin sekolah ini dirancang untuk mempertimbangkan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang memiliki keterbatasan.

Wakil BGN juga menjelaskan bahwa tidak semua sekolah perlu menerima MBG, dan sekolah-sekolah yang dinilai tidak terlalu membutuhkan kemungkinan akan dikeluarkan dari daftar penerima. Hal ini diharapkan dapat membuat program lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi yang benar-benar membutuhkan.

Integrasi Data Penerima Manfaat dalam Program MBG

Informasi tentang penerima manfaat MBG saat ini telah terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Ini memberikan pemerintah akses pada data yang lengkap mengenai siswa penerima manfaat, termasuk nama, alamat, dan sekolah masing-masing.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Abdul Mu’ti, menjamin bahwa program MBG tetap akan dilanjutkan dengan melakukan penyesuaian. Ia menyebutkan bahwa sekitar 43,4 juta murid dari total 53,5 juta di Indonesia diharapkan bisa mendapatkan manfaat dari program ini.

Berkaitan dengan penyaluran, akan ada perubahan skema untuk memastikan bahwa program berjalan lebih efektif. Sekolah yang dinilai tidak memerlukan bantuan MBG akan dianalisis ulang, dan prioritas akan diberikan pada sekolah yang siswa-siswanya membutuhkan program ini lebih mendesak.