Bank Indonesia (BI) kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah ketidakpastian pasar global. Hal ini diungkapkan seiring dengan peluncuran kebijakan baru mengenai pembelian valuta asing, khususnya Dolar Amerika Serikat (AS), yang diizinkan bagi masyarakat dan pelaku usaha dengan nominal lebih dari US$ 10.000 per bulan.
Meskipun demikian, langkah ini tidak serta-merta menghapuskan rambu-rambu yang selama ini diterapkan. Otoritas moneter menerapkan aturan ketat yang harus dipatuhi dalam setiap transaksi yang melebihi ambang batas tersebut.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menekankan bahwa BI tetap membuka peluang bagi masyarakat untuk bertransaksi dalam dolar AS. Namun, demi menjaga keseimbangan dan stabilitas, terdapat syarat administratif yang harus dipenuhi untuk setiap transaksi di luar batas itu.
Regulasi Terkait Pembelian Valuta Asing Lebih dari US$ 10.000
Syarat administratif tersebut mencakup kewajiban untuk menyiapkan dokumen transaksi yang mendasari kebutuhan valas, biasanya disebut dokumen underlying. Ini merupakan langkah untuk memastikan bahwa pembelian bukan semata untuk tujuan spekulatif atau investasi jangka pendek.
Destry menjelaskan, “Kami tidak ingin membatasi transaksi orang, tetapi lebih kepada pengaturan yang jelas.” Hal ini bertujuan untuk menata ulang tata kelola transaksi valuta asing agar lebih terstruktur dan efisien.
Pengawasan ketat ini menyediakan jaminan bahwa pembelian yang dilakukan digunakan untuk kegiatan ekonomi yang produktif, bukan untuk tujuan spekulasi. Biasanya, dokumen pendukung dibutuhkan untuk menggambarkan penggunaan valas secara riil.
Contoh Kegiatan yang Memenuhi Syarat Transaksi Valuta Asing
Beberapa contoh kegiatan yang dapat dianggap memiliki underlying yang kuat mencakup aktivitas impor barang. Dokumen resmi seperti Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau invoice dari mitra dagang luar negeri menjadi bukti yang sah.
Pembayaran jasa yang dilakukan kepada pihak luar negeri juga termasuk dalam kategori valid, seperti pembayaran biaya pendidikan atau biaya pengobatan. Dokumen pendukung seperti bukti pembayaran akan sangat diperlukan dalam hal ini.
Selain itu, pembayaran utang luar negeri juga menjadi salah satu alasan yang diterima untuk transaksi di atas ambang batas. Dokumen resmi yang menggambarkan penarikan pinjaman atau jadwal pembayaran utang merupakan contoh yang dapat digunakan.
Prosedur untuk Pembelian Valuta Asing di Bawah Ambang Batas
Bagi masyarakat yang melakukan pembelian valas di bawah ambang batas US$ 10.000, mereka tidak perlu repot. Cukup dengan menandatangani surat pernyataan dari bank atau money changer tanpa harus melampirkan dokumen transaksi.
Destry juga memberikan contoh bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri dengan kebutuhan dana lebih dari US$10.000. Dengan membawa dokumen pendukung yang jelas, seperti acceptance letter, mereka masih bisa melakukan transaksi dengan lancar.
“Kami tidak ingin menghalangi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Selama semua dokumen lengkap, transaksi tetap bisa dilakukan,” ungkapnya. Kebijakan ini bertujuan agar proses yang dilalui masyarakat tetap transparan dan teratur.
Kebijakan baru ini akan mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2026, di mana Bank Indonesia telah merumuskan dengan cermat berdasarkan kondisi nilai tukar dan pola transaksi di pasar domestik. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah serta memelihara dinamika pasar valuta asing yang sehat dan efisien.
Menariknya, ini adalah langkah ketiga yang diambil BI dalam satu tahun terkait penyesuaian batas pembelian dolar AS. Sebelumnya, batasan telah mengalami beberapa penurunan dari US$ 100.000 menjadi US$ 50.000, dan kemudian melalui keputusan terbaru diturunkan lagi menjadi US$ 15.000.
