Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan baru-baru ini menyatakan duka mendalam atas tewasnya lima calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) saat mengikuti latihan dasar militer (latsarmil) di fasilitas TNI. Tragedi ini dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah akibat penerapan kebijakan yang keliru dalam konteks militerisasi ruang sipil.
Mereka mendesak untuk segera melakukan evaluasi dan menghentikan program-program yang berorientasi militer dalam konteks sipil. Penekanan untuk menghentikan militarisasi tersebut berdasarkan pada keyakinan bahwa tindakan ini dapat merusak tatanan demokrasi yang sudah terbangun.
Koalisi menegaskan bahwa tragedi ini merupakan alur yang menunjukkan bahwa pendekatan militer di ruang sipil perlu dikritik dan diubah. Penegasan ini disampaikan dalam siaran pers mereka pada Sabtu (27/6).
Tragedi Kematian dan Penyebabnya yang Mendasar
Koalisi terdiri dari beragam organisasi sipil, termasuk Imparsial, KontraS, dan Amnesty International Indonesia. Mereka menganggap bahwa kematian lima calon manajer KDKMP/KNMP menunjukkan kesalahan sistematis dalam pendidikan dan pelatihan militer yang diterapkan kepada warga sipil. Sebagai contoh, rantau pelatihan militer tidak relevan bagi pengelolaan koperasi.
Pihak koalisi menyatakan, tidak ada korelasi yang jelas antara kualitas pengelolaan koperasi dan pelatihan militer. Pengembangan kompetensi pengelola koperasi idealnya melibatkan pemahaman tentang tata kelola organisasi, kepemimpinan partisipatif, serta akuntabilitas, bukan pelatihan yang bersifat militeristik.
Mereka menegaskan bahwa melibatkan TNI dalam pelaksanaan program Koperasi Desa jelas bertentangan dengan semangat reformasi sektor keamanan. Lebih jauh, langkah ini menimbulkan persoalan hukum karena di luar mandat TNI seperti yang diatur dalam hukum yang berlaku.
Risiko Militerisasi di Ruang Sipil
Penyebaran praktik militerisasi dalam ruang sipil juga menjadi sorotan utama koalisi. Mereka menegaskan bahwa menganggap setiap masalah di ranah sipil dapat diselesaikan dengan pendekatan militer adalah pandangan yang keliru. Masing-masing institusi memiliki karakter, fungsi, dan tujuan yang berbeda.
Ketika program sipil dikelola dengan pendekatan militeristik, risiko pengikisan nilai-nilai demokrasi semakin nyata. Lingkungan militer yang bercirikan hierarki dan komando berlawanan dengan kebutuhan organisasi sipil untuk berpikir kritis dan berinovasi.
Koalisi mencemaskan bahwa semakin banyak penerapan budaya militer dalam organisasi sipil hanya akan menciptakan pola kepemimpinan yang otoritatif. Pemimpin yang menganut pola ini cenderung mengabaikan dialog dan kritik yang penting dalam pengambilan keputusan.
Seruan untuk Peninjauan Kebijakan dan Program Sipil
Kematian lima calon manajer tersebut menambah bobot kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang membawa pendekatan militer ke dalam urusan-urusan sipil. Mereka berpendapat bahwa KDKMP/KNMP harus dievaluasi secara menyeluruh dan pendekatan militer dalam segala program sipil lainnya sebaiknya dihentikan.
Koalisi juga menekankan bahwa memaksakan disiplin militer sebagai simbol profesionalisme di sektor sipil adalah suatu kesalahpahaman. Setiap pendekatan yang membawa budaya militer ke ranah sipil bisa berdampak sangat negatif.
Setidaknya, mereka menyoroti pentingnya pemisahan antara institusi sipil dan institusi militer dalam negara demokratis. Militer dilarang untuk bertindak di luar mandatnya, sehingga pemerintah perlu mengevaluasi strategi ini secara menyeluruh.
Tanggapan Kementerian Pertahanan terhadap Kasus Ini
Kementerian Pertahanan (Kemhan) memberikan penjelasan terkait latsarmil bagi calon manajer KDKMP/KNMP di konferensi pers, menjelaskan tujuan pelatihan ini untuk membangun disiplin dan jiwa kepemimpinan pada calon manajer. Mereka mengklaim bahwa pelatihan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan manajer dalam mengelola koperasi secara efektif.
Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia menjelaskan bahwa pelatihan terdiri dari aspek fisik dan manajerial yang diarahkan untuk membentuk karakter disiplin, integritas dan kerja sama. Namun, dia juga menekankan bahwa fokus latsarmil bukan untuk menjadikan manajer sebagai prajurit.
Setelah peristiwa tragis ini, Kemhan berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pelatihan. Mereka merencanakan penyesuaian materi pelatihan agar lebih relevan dengan kondisi peserta sehingga tragedi serupa tak terulang di masa mendatang.
