Partai Buruh di Indonesia Kurang Kesadaran Kelas dan Dikooptasi oleh Oligarki

Sekretaris Jenderal Partai Buruh, Ferri Nuzarli, beserta 1,3 juta anggota dan pengurus Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) memutuskan untuk mundur dari partai. Ferri mengemukakan bahwa keputusan ini disebabkan oleh perbedaan pandangan mengenai arah perjuangan partai, yang muncul tidak lama setelah Said Iqbal, sebagai Presiden Partai Buruh, masuk dalam pemerintahan. Kini, Said menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan.

Said Iqbal tampaknya tidak mempermasalahkan pengunduran diri ini dan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan hal biasa dalam dunia politik. Ia juga menanggapi bahwa klaim dari Ferri dan anggota lainnya tidak perlu dikomentari lebih lanjut.

Mundurnya Ferri dan anggota lainnya menimbulkan sorotan kembali terhadap Partai Buruh, terutama setelah gagal dalam Pemilu 2024 lalu. Perolehan suara sah partai tersebut hanya mencatat 972.910 suara, jauh di bawah ambang batas parlemen yang ditetapkan sebesar 4 persen.

Sejarah Keterpurukan Partai Buruh di Indonesia

Partai Buruh memiliki sejarah yang tidak terlalu baik dalam dunia politik Indonesia, lebih-lebih terkait dengan perolehan suara pada pemilihan umum. Pada Pemilu Legislatif 2004, Partai Buruh Sosial Demokrat mengalami kegagalan serupa saat mencoba masuk ke dalam parlemen.

Dalam konteks ini, Partai Buruh sebenarnya dibentuk oleh para pendiri yang berasal dari konfederasi serikat pekerja terbesar dan berbagai organisasi lain yang berfokus pada kepentingan buruh, guru, dan petani. Namun, meskipun mencakup banyak kelompok, partai ini belum menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam struktur politik nasional.

Bahkan, meskipun buruh memiliki basis sosial yang kuat di Indonesia, mereka justru tidak terwakili dengan baik dalam kontestasi politik. Hal ini menunjukkan adanya semacam jurang antara kepentingan buruh dan dinamika politik yang ada.

Faktor Penyebab Ketidakberhasilan Politikal Partai Buruh

Menurut Cusdiawan, Co-Founder Center for Indonesian Governance and Development Policy (CIGDEP), ketidakberhasilan Partai Buruh selama ini adalah hasil dari depolitisasi kalangan buruh. Buruh sering kali hanya menjadi objek dalam retorika pengembangan ekonomi yang dicanangkan pemerintah tanpa dapat berpartisipasi secara aktif.

Lebih jauh, buruh tidak memiliki kekuatan politik yang signifikan sehingga suaranya mudah terabaikan dalam pusaran politik yang didominasi oligarki. Maka, partai ini tidak dapat menerjemahkan dukungan sosial yang dimiliki menjadi kekuatan politik yang terorganisasi dan terstruktur.

Selanjutnya, Cusdiawan menekankan pentingnya menyusun kembali kesadaran politik di kalangan buruh agar mampu berperan aktif dalam arena politik. Tanpa adanya konsolidasi dan pemahaman tentang klasifikasi buruh sebagai kekuatan politik, akan sulit bagi mereka untuk meningkatkan pengaruhnya.

Fragmentasi dalam Gerakan Buruh dan Kelemahan Kepemimpinan

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menyoroti adanya fragmentasi dalam gerakan buruh di Indonesia. Ia berpendapat bahwa sebuah partai yang kuat seharusnya dapat menghimpun beragam faksi organisasi untuk menciptakan struktur yang solid.

Namun, Partai Buruh justru terjebak dalam identitas profesi sempit, yang membuatnya kesulitan untuk memperluas jangkauan dan menerima dukungan dari populasi buruh yang lebih luas, terutama yang bekerja di sektor informal.

Lebih lagi, Agung menyebutkan minimnya tokoh kharismatik di dalam Partai Buruh. Dalam konteks pemilihan legislatif, kehadiran figur proper dan pengertian oleh masyarakat yang dapat menyuarakan suara buruh adalah hal yang sangat krusial.

Kesimpulan dan Harapan Masa Depan Partai Buruh

Mundurnya Ferri dan anggota Partai Buruh menunjukkan perlunya evaluasi dan reformulasi dalam strategi politik yang diusung oleh partai ini. Kegagalan dalam meraih suara pada pemilu bukan hanya sekadar masalah teknis, tetapi juga mencerminkan kompleksitas dalam pengorganisasian buruh di Indonesia.

Ke depan, penting bagi Partai Buruh untuk menjalin kembali kerjasama dengan berbagai elemen yang mampu menyokong mereka, termasuk masyarakat sipil dan elemen politik lainnya. Tanpa ada adaptasi dan perubahan yang mendasar, akan sulit bagi Partai Buruh untuk menjadikan suara buruh sebagai kekuatan politik yang tangible.

Saya yakin bahwa dengan pemahaman dan kesadaran yang lebih baik, serta pemimpin yang mampu memotivasi dan menggerakkan massanya, Partai Buruh dapat bangkit dan berperan kembali dalam kancah politik Indonesia.