May Day Surabaya Terpecah, Kasbi dan Mahasiswa Pilih Aksi di DPRD Jatim

Aksi peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Surabaya, Jawa Timur menjadi sorotan karena terpecah menjadi dua lokasi. Di satu sisi, aksi diadakan di Kantor Gubernur Jawa Timur, sementara di sisi lain, massa yang tergabung dalam Konfederasi Kongres Serikat Buruh Indonesia (KASBI) memilih Gedung DPRD Jawa Timur sebagai lokasi unjuk rasa mereka.

Konsentrasi massa di dua lokasi ini mencerminkan keberagaman aspirasi dan tuntutan pekerja di tengah situasi ketenagakerjaan yang masih memprihatinkan. Sementara itu, kedua kelompok melakukan protes dengan orasi, spanduk, dan berbagai aktivitas lain di jalanan.

Aksi di Kantor Gubernur dipelopori oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Gerakan Serikat Pekerja (GESPER), sedangkan KASBI, BEM Universitas Airlangga, dan kelompok mahasiswa dari berbagai organisasi berfokus pada legistasi dan perubahan kebijakan ketenagakerjaan.

Aksi Dua Lokasi Menjadi Cerminan Suara Buruh

Dalam aksi mereka, federasi pekerja di Kantor Gubernur menekankan perlunya perbaikan kondisi kerja dan perlindungan bagi buruh yang terancam. Mereka mengklaim bahwa situasi kerja saat ini masih jauh dari kata ideal, dengan banyak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak.

Di Gedung DPRD, Koordinator KASBI, Antoni Matondang, menyatakan bahwa tuntutan mereka sangat jelas: pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sebagai pengganti UU Cipta Kerja yang dinilai cacat hukum. Mereka juga menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan yang melakukan PHK tanpa dasar yang jelas.

Selama demonstrasi, ribuan massa dari KASBI dan mahasiswa terlihat menggelar spanduk dan poster yang berisi tuntutan dan harapan mereka untuk masa depan ketenagakerjaan yang lebih baik. Aktivitas kreatif seperti bernyanyi dan bermain dalam aksi ini juga menambah nuansa semarak di tengah protes.

Urgensi Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan

Menjelang deadline yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi, yaitu pada 2026, Antoni menegaskan pentingnya mendorong DPRD untuk merekomendasikan revisi undang-undang ketenagakerjaan. Hal ini sebagai respons terhadap ketidakadilan yang dirasakan oleh banyak pekerja dalam periode yang signifikan.

Masalah lainnya yang disoroti adalah penerapan sistem kerja yang kerap kali merugikan. KASBI menuntut penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing yang dianggap memperburuk kondisi pekerja, serta jaminan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan.

Selain tuntutan di tingkat nasional, mereka juga menyoroti penegakan hukum di daerah, terutama dalam pengawasan pelanggaran yang terjadi di perusahaan. Mereka beralasan banyak perusahaan yang melakukan PHK seenaknya tanpa sanksi dari pemerintah.

Pendidikan dan Kesejahteraan: Tuntutan Mahasiswa Dalam Aksi Buruh

Aksi ini tidak hanya melibatkan buruh, tetapi juga mahasiswa yang mendukung isu ketenagakerjaan. Di antara peserta, Muhammad Rizqi Senja Virawan, presiden BEM Unair, menyuarakan dukungan terhadap buruh sambil menambahkan tuntutan terkait pendidikan. Mereka meminta pendidikan gratis dan menolak wacana penutupan program studi yang dinilai tidak relevan.

Ada sinergi antara tuntutan buruh dan mahasiswa dalam aksi tersebut, menandakan bahwa permasalahan ketenagakerjaan dan pendidikan saling terkait. Banyak mahasiswa merasa prihatin atas biaya pendidikan yang terus meningkat dan dampaknya bagi pekerja muda.

Kolaborasi ini menggarisbawahi pentingnya dukungan antar-sektor dalam memperjuangkan hak-hak dasar dan kemajuan sosial. Mengingat bahwa pekerja dan mahasiswa merupakan dua kekuatan besar dalam perubahan sosial, unjuk rasa ini menegaskan persatuan dalam isu-isu mendasar.

Keutuhan Aspirasi Buruh di Hari May Day

Menghadapi kenyataan pahit yang dialami banyak buruh, aksi ini merupakan bentuk ketidakpuasan dan aspirasi yang tertahan. Antonis menjelaskan bahwa mereka tidak merayakan, tetapi memperingati perjuangan yang telah dilakukan. Ini adalah seruan untuk kembali pada esensi May Day sebagai hari memperjuangkan hak-hak dan martabat pekerja.

Jumlah massa yang cukup signifikan di depan Gedung DPRD mencerminkan keseriusan dan komitmen mereka untuk mendorong perubahan. Terlebih lagi, berbagai komunikasi berlangsung untuk memastikan tuntutan mereka didengar oleh para wakil rakyat.

Kehadiran mahasiswa dalam aksi ini menunjukkan bahwa suara buruh dan mahasiswa saling mengisi dan memperkuat. Keduanya menginginkan pemerataan akses dan keadilan dalam pendidikan dan pekerjaan, menciptakan sinergi yang dapat menguntungkan keduanya.