Sebanyak 685 personel gabungan ditugaskan untuk mengamankan demonstrasi buruh yang berlangsung di depan Gedung DPR/MPR. Aksi tersebut melibatkan massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, yang menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan ketenagakerjaan saat ini.
Aksi unjuk rasa ini menandai seruan mereka untuk perubahan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang dianggap merugikan pekerja. Kesiapan pihak keamanan menunjukkan fokus pada penyampaian aspirasi secara damai dan tertib.
Kombes Reynold E P Hutagalung mengungkapkan bahwa, “personel layanan aksi unjuk rasa sebanyak 685 personel,” menegaskan bahwa pengamanan dilaksanakan dengan menghormati hak konstitusi warga untuk menyampaikan pendapat di ruang publik.
Prinsip Pelayanan dalam Pengamanan Aksi Buruh
Pihak kepolisian berkomitmen untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama aksi berlangsung. Mereka tidak dibekali senjata api, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang humanis dan profesional. Ini menunjukkan pendekatan yang lebih menghormati hak para demonstran.
Reynold juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban di antara peserta aksi. Dia mengimbau agar para orator dan demonstran mempertahankan tindakan yang santun dan tidak melakukan provokasi yang dapat mengganggu keamanan umum.
“Sampaikan aspirasi dengan santun dan jangan melakukan tindakan merugikan,” ujarnya, mengingatkan peserta untuk tidak merusak fasilitas umum atau melawan petugas yang menjalankan tugasnya.
Tuntutan Buruh dan Dampak terhadap Lalu Lintas
Dalam demonstrasi ini, sejumlah tuntutan diangkat oleh para buruh, termasuk revisi UMP DKI Jakarta menjadi 100 persen dari KHL sebesar Rp5,89 juta per bulan. Tuntutan ini mencerminkan keinginan buruh untuk mendapatkan upah yang lebih baik dan bertahan dari dampak inflasi.
Mereka juga meminta revisi terhadap SK Gubernur Jawa Barat mengenai penetapan UMSK di 19 kabupaten/kota. Tuntutan ini berfungsi untuk melindungi hak-hak pekerja di wilayah tersebut.
Selain itu, mereka mendesak DPR agar segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru. Ini menunjukkan betapa pentingnya regulasi yang adil bagi kesejahteraan buruh di Indonesia.
Pentingnya Penjagaan Akses Jalan dan Keselamatan Umum
Reynold mengingatkan para peserta aksi untuk menghormati hak pengguna jalan lainnya. Aksi demonstrasi yang dilakukan di pusat kota tidak hanya berdampak pada peserta, tetapi juga pada masyarakat yang sedang beraktivitas di sekitar lokasi aksi.
Pihak keamanan telah mempersiapkan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional untuk menjaga kelancaran arus kendaraan. Pengalihan arus lalu lintas ini diharapkan dapat meminimalkan kemacetan selama aksi berlangsung.
Dia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap tenang dan mematuhi arahan petugas. “Polri berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara hak kebebasan menyampaikan pendapat dan kepentingan umum,” ungkapnya.
