Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan tinjauan langsung ke lokasi rencana pembangunan rumah susun subsidi di Meikarta, Kabupaten Bekasi pada hari Sabtu, 17 Januari 2026. Kunjungan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk mempercepat penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di kawasan perkotaan yang berkembang.
Dua lokasi yang dikunjungi berada di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, dan Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, yang masing-masing memiliki luas tanah sekitar 10 hektar. Dalam kunjungannya, Maruarar menyampaikan pentingnya pembangunan rumah susun yang terjangkau bagi masyarakat.
Dengan potensi lokasi yang strategis dan akses transportasi yang baik, kedua lokasi tersebut sangat ideal untuk dijadikan area hunian. Maruarar menambahkan bahwa keberadaan kawasan industri yang dekat dengan lokasi juga memberikan nilai tambah bagi para calon penghuni rumah susun.
Maruarar menekankan bahwa dalam membangun hunian, perlu dipertimbangkan jarak ke fasilitas publik seperti tempat ibadah, sekolah, pasar, dan rumah sakit. Faktor-faktor ini krusial untuk memastikan kelayakan kehidupan masyarakat di sekitar hunian yang akan dibangun.
Di lahan seluas 10 hektar, rencananya akan dibangun sekitar 18 tower rumah susun yang dilengkapi dengan fasilitas umum seperti sekolah, klinik, taman bermain, dan fasilitas olahraga. Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan hunian yang dibangun bisa menjadi lingkungan yang ramah dan layak huni bagi masyarakat.
Maruarar juga menegaskan bahwa usaha ini bertujuan untuk memberikan contoh yang baik bahwa masyarakat berpenghasilan rendah pun dapat menikmati fasilitas yang memadai dan berkualitas. Pembangunan ini diharapkan dapat menjadi salah satu terobosan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Pembangunan Rumah Susun Mempertimbangkan Keberlanjutan Lingkungan
Dalam proses pembangunan ini, Kementerian PKP akan memastikan bahwa semua langkah yang diambil sesuai dengan aturan dan prinsip kehati-hatian. Hal ini termasuk memverifikasi bahwa lahan yang digunakan bukan merupakan lahan sawah atau lahan produktif lainnya. Maruarar menekankan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam.
Seluruh proses perizinan dan pembangunan akan dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Ini bertujuan untuk menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, serta meminimalisir potensi konflik yang bisa muncul selama proses pembangunan.
Menteri juga menegaskan bahwa penilaian kelayakan lokasi harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan dampak sosial. Ia menyatakan pentingnya mendapatkan masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam tahapan perencanaan.
Untuk itu, tim Kementerian PKP akan melakukan koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan pengembang swasta. Langkah ini diperlukan agar pembangunan yang dilakukan bisa saling mendukung dan tidak bertentangan dengan regulasi yang ada.
Maruarar mengharapkan bahwa dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, proyek ini dapat berjalan lancar dan memenuhi harapan masyarakat akan hunian yang lebih baik. Keterlibatan berbagai pihak juga dioptimalkan untuk mempercepat realisasi pembangunan.
Strategi Penyediaan Hunian Terjangkau di Wilayah Perkotaan
Rencana pembangunan rumah susun ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menyelesaikan masalah hunian di kawasan perkotaan. Dengan terus bertambahnya jumlah penduduk dan urbanisasi yang cepat, kebutuhan akan hunian yang layak semakin mendesak.
Maruarar menyampaikan bahwa saat ini pemerintah tengah menjajaki berbagai skema pembiayaan untuk mendukung proyek-proyek perumahan yang berkelanjutan. Ini termasuk pengembangan skema subsidi yang dapat membantu masyarakat mengakses hunian dengan lebih mudah.
Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan fasilitas pendukung yang akan meningkatkan kualitas hidup para penghuni. Dengan melengkapi rumah susun dengan berbagai fasilitas, ia berharap akan terciptanya komunitas yang saling mendukung.
Selain itu, adanya berbagai pilihan fasilitas seperti klinik dan taman bermain diharapkan dapat mengurangi kesenjangan fasilitas di kawasan yang kurang terlayani. Dengan demikian, para penghuni akan merasa lebih nyaman dan aman di lingkungan baru mereka.
Dalam waktu dekat, Kementerian PKP juga akan melanjutkan survei ke beberapa lokasi lain bersama pengembang yang berbeda. Langkah ini merupakan upaya untuk menciptakan lebih banyak opsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Koordinasi dan Kerja Sama Untuk Proyek yang Berhasil
Dalam proses pembangunan, Maruarar mengungkapkan akan terus melakukan koordinasi lintas sektor dengan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan tidak mengabaikan potensi daerah itu sendiri.
Maruarar menjadwalkan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk membahas kelanjutan kajian dan verifikasi mengenai lokasi yang direncanakan. Pertemuan ini dianggap penting untuk memvalidasi berbagai informasi yang telah dikumpulkan serta memfinalisasi rencana pembangunan.
Lebih lanjut, Kementerian PKP juga akan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan agar kebutuhan mereka dapat terakomodasi dengan baik. Hal ini diharapkan dapat mengurangi resistensi terhadap proyek dan menciptakan rasa memiliki dari masyarakat terhadap hunian yang dibangun.
Komitmen untuk menyediakan hunian layak bagi semua lapisan masyarakat adalah agenda utama pemerintah saat ini. Melalui pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, diharapkan masalah hunian bisa teratasi dengan lebih baik.
Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, masa depan pembangunan hunian di kawasan perkotaan dapat menjadi lebih cerah dan menjanjikan. Hal ini tentunya menjadi keuntungan bagi semua pihak, terutama bagi masyarakat yang berhak mendapatkan tempat tinggal yang lebih baik.
