Ketua DPR RI Puan Maharani memberi tanggapan terkait usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang diajukan oleh hampir semua fraksi di DPR. Usulan tersebut bertujuan untuk menyikapi rencana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang mendatangkan banyak perhatian publik.
Puan mengonfirmasi bahwa dirinya telah menerima usulan tersebut dan berencana untuk menindaklanjutinya. Proses ini akan berlangsung setelah pembukaan masa sidang paripurna DPR yang dijadwalkan berlangsung pada hari Selasa, 11 Oktober mendatang.
“Kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun, tindak lanjut akan dilakukan setelah pembukaan sidang ini, termasuk bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” ujar Puan usai menghadiri rapat paripurna.
Ia menegaskan bahwa penerapan HMP harus mengikuti mekanisme yang konstitusional. Dalam konteks ini, Puan mendorong anggota DPR untuk mengatasi persoalan ini dengan tenang dan tidak menciptakan situasi yang membuat resah di masyarakat.
“Penting bagi kita untuk menyikapinya dengan tenang dan tidak melakukan hal-hal yang belum terjadi,” tambahnya.
Kesiapan DPR dalam Menanggapi Usulan Pemakzulan
Usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait pemakzulan Gibran hampir disepakati oleh semua fraksi partai politik di DPR, termasuk PKS. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua DPP Partai PKS, Mardani Ali Sera, yang menyebutkan bahwa mayoritas anggota fraksi telah menandatangani dukungan untuk mengajukan pemakzulan.
“Berdasarkan informasi yang saya dapat, sebagian besar fraksi sudah menyatakan dukungannya. Namun untuk informasi lebih lanjut, silakan bertanya kepada masing-masing fraksi,” kata Mardani saat ditemui wartawan.
Ia juga mengklaim sudah mempersiapkan bukti dokumentasi sebagai tanda tangan dari setiap anggota fraksi yang setuju terhadap usulan tersebut. Publik diimbau untuk menunggu keputusan resmi dari DPR, yang akan disampaikan baik di forum terbuka maupun tertutup.
Tanggapan Lain dari Anggota DPR
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, juga memberikan komentar serupa. Ia menjelaskan bahwa hampir semua partai politik sedang membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat, meskipun diskusinya masih bersifat informal.
“Hampir semua partai mendiskusikan usulan ini dalam rangka mempersiapkan HMP,” ujarnya sambil menunggu pembukaan masa sidang DPR.
Tak ketinggalan, PDIP juga menyampaikan dukungannya terkait usulan HMP tersebut. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa banyak kelompok masyarakat mendorong partai untuk ikut berperan dalam pengajuan HMP kepada DPR, mengingat ini adalah opsi paling rasional saat ini.
Sikap Publik terhadap Kasus Gibran
Wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk menanggapi pemakzulan Gibran bermula dari putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan ini menegaskan keabsahan syarat pendidikan Gibran saat pendaftaran dirinya sebagai calon wakil presiden untuk Pilpres 2024.
Pada tanggal 30 Oktober 2026, MA mengabulkan gugatan yang mempertanyakan keabsahan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Gibran. Melalui Putusan Nomor: 742 K/TUN/2026, MA mencabut keputusan pengadilan sebelumnya dan memutuskan untuk mengabulkan gugatan tersebut sepenuhnya.
Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa Suket penyetaraan SMA yang digunakan Gibran tidak valid dan oleh karena itu tidak memenuhi syarat pendaftaran untuk Pilpres 2024.
Keputusan MK tentang Keberadaan Ijazah Gibran
Pada sidang yang berlangsung pada tanggal 6 Oktober, MK mengeluarkan Putusan Nomor: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan tidak menemukan bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA.
Keputusan ini menjadi sorotan publik karena menyangkut kredibilitas salah satu tokoh penting dalam pemerintahan. Hal ini berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan juga menyentuh isu-isu keadilan serta transparansi dalam proses pemilihan umum.
Keberlanjutan isu ini diharapkan bisa diatasi dengan pendekatan yang tepat dan konstitusional. DPR sebagai lembaga legislatif diharapkan mampu menjalankan fungsinya dengan baik demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi yang ada.
