Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mengemukakan pandangannya mengenai langkah yang harus diambil oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, setelah Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan untuk membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran. Menurut Kholid, keputusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum dan seharusnya menjadi pertimbangan bagi Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Kholid menegaskan bahwa jika Gibran tetap bertahan di posisinya, proses konstitusional yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan terus berlangsung. Hal ini dikarenakan adanya Hak Menyatakan Pendapat yang dapat diajukan oleh fraksi-fraksi dalam DPR sebagai respons terhadap situasi ini.
“Jika beliau tidak mundur, maka proses konstitusional di DPR akan berlanjut,” ujar Kholid saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ia juga menambahkan bahwa langkah terbaik bagi Gibran adalah mengundurkan diri untuk mencegah masalah yang lebih serius di kemudian hari.
Implikasi Hukum atas Ijazah Gibran yang Tidak Valid
Putusan Mahkamah Agung mengenai ijazah Gibran mempunyai konsekuensi hukum yang signifikan. Kholid menjelaskan bahwa keputusan tersebut tidak hanya berpengaruh pada posisi Gibran, tetapi juga bisa menjadi preseden untuk pejabat publik lainnya yang memiliki masalah serupa. Hal ini menunjukan ketegasan hukum dalam pemerintahan saat ini.
Sekjen PKS tersebut menegaskan bahwa untuk saat ini, yang paling relevan adalah menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang dinilai lebih tepat dibandingkan hak konstitusi lainnya. Menurutnya, HMP merupakan pilihan strategis yang diperlukan untuk menciptakan respons yang sesuai terhadap isu ini.
Gibran, dalam posisinya sebagai Wakil Presiden, seharusnya menjadi contoh penegakan hukum dan etika publik. Dengan adanya keputusan ini, diharapkan setiap pejabat publik juga dapat menyesuaikan diri dan tidak mengabaikan pentingnya keabsahan ijazah yang dimiliki.
Proses Konstitusi dan Respons DPR Terhadap Isu Ini
Kholid menjelaskan bahwa saat ini fraksi-fraksi di DPR sedang memproses usulan HMP. Ia berharap pimpinan DPR dapat segera mengambil keputusan yang mencerminkan aspirasi semua fraksi. Proses ini dianggap sangat penting untuk menjaga integritas lembaga dan posisi Gibran.
Ada sekitar 50 anggota DPR yang tergabung dari berbagai fraksi yang telah menandatangani dokumen pengusul Hak Menyatakan Pendapat terkait kasus ini. Mardani Ali Sera, salah satu anggota Komisi II DPR, juga mengonfirmasi bahwa dokumen tersebut telah disiapkan dan menjadi perhatian publik.
Hak Menyatakan Pendapat adalah instrumen konstitusi yang menjadi cara DPR untuk menyatakan sikap resmi atas kasus yang dianggap penting. Kholid berharap melalui HMP ini, DPR dapat memberikan pandangan yang jelas mengenai masa depan dan posisi Gibran di pemerintahan.
Dasar Hukum dari Hak Menyatakan Pendapat Dalam Konteks Ini
Dasar hukum dari Hak Menyatakan Pendapat diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Dalam pasal yang bersangkutan, DPR berhak menyampaikan sikap atas berbagai isu penting yang berkaitan dengan negara dan pemerintahan.
Pasal 79 ayat (4) UU MD3 mengatur hak ini dapat diajukan atas kebijakan pemerintah atau peristiwa luar biasa, tindak lanjut interpelasi, atau dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden. Ini menunjukkan bahwa landasan hukum jelas dan kuat untuk melaksanakan HMP dalam konteks kasus Gibran.
Dengan demikian, HMP dapat diartikan sebagai sebuah alat kontrol sosial dan politik bagi DPR untuk memastikan pemimpin negara menjunjung tinggi prinsip keadilan dan integritas publik. Oleh karena itu, lalai atas hal ini dapat berujung pada masalah di kemudian hari.
