Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Capaian penyerapan anggaran ditunjukkan sebagai salah satu yang tertinggi di lingkungan Kementerian PKP, yang berpotensi mempercepat pelaksanaan program perumahan di Indonesia.
Dalam sebuah evaluasi kinerja bersama Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Maruarar menyatakan bahwa target penyerapan anggaran untuk tahun 2026 ditetapkan mencapai 98 persen. Hal ini menunjukkan komitmen dan upaya yang serius dari Ditjen Perumahan Perdesaan dalam menjalankan berbagai program perumahan yang berkualitas.
Maruarar mengungkapkan rasa senangnya atas pencapaian yang diraih, terutama dalam hal penyerapan anggaran yang menunjukkan kinerja optimal. Ia berharap bahwa semua pihak di Ditjen Perumahan Perdesaan dapat terus meningkatkan intensitas kerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pentingnya Evaluasi Kinerja di Sektor Perumahan
Evaluasi kinerja memegang peranan yang sangat krusial untuk memastikan bahwa program-program perumahan berjalan sesuai yang diharapkan. Dengan adanya evaluasi, Kementerian PKP dapat mengevaluasi pelaksanaan fisik dan penyerapan anggaran secara lebih mendalam.
Maruarar juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antardepartemen untuk mencapai target-program yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan arahan pemerintah yang ingin mewujudkan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Selama evaluasi, kinerja Ditjen Perumahan Perdesaan dinilai sangat memuaskan. Maruarar menekankan perlunya pencapaian penyerapan anggaran di atas target kementerian untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Progres Pembangunan Hunian di Wilayah Sumatera
Dalam pembahasan mengenai progres pembangunan hunian, Teddy Paul H Siagian, Plt. Dirjen Perumahan Perdesaan, memaparkan bahwa untuk wilayah Sumatera, progres saat ini tercatat sebesar 10,7 persen. Ini mencerminkan langkah nyata dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat yang terimbas oleh bencana.
Dalam rincian progress, Provinsi Aceh memiliki pembangunan di 6.220 unit yang tersebar di delapan kabupaten/kota. Ini menunjukkan usaha yang solid untuk mempercepat pemulihan setelah terjadinya bencana di daerah tersebut.
Di Provinsi Sumatera Utara, terdapat 919 unit hunian yang dibangun dalam dua kabupaten, Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal. Sedangkan, di Provinsi Sumatera Barat, pembangunan mencakup 813 unit di empat kabupaten/kota.
Target Penyerapan Anggaran untuk Pembangunan Hunian
Pencapaian penyerapan anggaran untuk program Bedah Rumah sudah cukup signifikan, mencapai 93 persen. Tercatat, sebanyak 23.000 unit telah menerima dana dan menyampaikan Laporan Penggunaan Dana (LPD).
Dalam evaluasi tersebut, Ditjen Perumahan Perdesaan menargetkan penambahan capaian LPD sampai 61 persen yang diharapkan bisa tercapai paling lambat pada akhir November atau awal Desember 2026. Target ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan hunian bagi masyarakat.
Dengan pencapaian yang semakin baik, diharapkan Ditjen Perumahan Perdesaan terus melakukan inovasi dan peningkatan dalam program-program yang dirancang. Hal ini tentu akan membawa manfaat bagi masyarakat yang memerlukan tempat tinggal yang layak dan nyaman.
