Di tengah tantangan ekonomi global yang terus berubah, permasalahan penerimaan negara di Indonesia menjadi sorotan penting. Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo, mengemukakan pandangannya mengenai sistem perpajakan dan bea cukai yang sejatinya membutuhkan perhatian lebih serius.
Hashim menekankan bahwa kondisi penerimaan negara sangat memprihatinkan, merujuk pada data yang menunjukkan penurunan tajam dibandingkan negara-negara lain. Dalam kesempatan resminya, ia juga menyebutkan bahwa Kamboja, yang notebene lebih miskin, bisa memiliki sistem perpajakan yang lebih efisien.
Selama ini, pemerintahan Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang berakar dari sistem penerimaan negara yang lemah. Dari pajak, bea cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP), semua menghadapi masalah yang serius dan menuntut perhatian khusus.
Dalam sebuah acara Bedah Buku yang diadakan Universitas Indonesia, Hashim kembali menekankan bahwa fokus utama dari kritikan ini terletak pada rendahnya penerimaan yang bisa diperoleh dari sistem perpajakan saat ini. Hal ini menjadi penting mengingat peran penting pajak sebagai sumber utama pendapatan negara.
Melalui penugasan yang diberikan oleh Presiden Prabowo, Hashim ditugasi untuk mengeksplorasi potensi ekonomi Indonesia. Temuan yang didapat menunjukkan bahwa salah satu titik lemah ekonomi nasional adalah dalam hal penerimaan negara, terutama dari pajak dan bea cukai yang sangat minim.
Statistik menunjukkan bahwa Indonesia memiliki salah satu sistem perpajakan terendah di dunia, sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Hashim menyebutkan bahwa data tersebut tidak hanya didapatkan dari penelitian internal, tetapi juga sudah diverifikasi oleh pihak Bank Dunia.
Dalam diskusi dengan Bank Dunia, Hashim menemukan bahwa dari tahun ke tahun, tidak ada peningkatan signifikan dalam penerimaan pajak, PNPB, royalti, dan cukai. Fenomena ini menunjukkan adanya masalah struktural dalam sistem perpajakan yang perlu segera diatasi.
Pentingnya Reformasi dalam Sistem Perpajakan Indonesia
Reformasi dalam sistem perpajakan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak bagi Indonesia. Hashim menggarisbawahi bahwa untuk melangkah menuju kemajuan dan kesejahteraan, sistem perpajakan harus diperbaiki dan diperkuat.
Jika negara tidak mampu memperbaiki sistem perpajakan, maka sangat sulit untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Penerimaan yang rendah berdampak langsung pada kemampuan pemerintah dalam memberikan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang memadai.
Salah satu langkah yang perlu diambil adalah meningkatkan kesadaran perpajakan di kalangan masyarakat. Perlunya sosialisasi yang lebih baik mengenai pentingnya pajak sebagai kontribusi untuk pembangunan negara harus menjadi fokus utama.
Di samping itu, teknologi juga bisa dimanfaatkan untuk menciptakan transparansi dan kemudahan dalam sistem perpajakan. Penggunaan teknologi informasi dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya sekaligus meningkatkan akurasi data penerimaan.
Perbandingan dengan Negara Lain dalam Sistem Pajak
Saat membandingkan sistem perpajakan Indonesia dengan negara lain, terlihat jelas bahwa Indonesia masih banyak tertinggal. Hashim menggunakan contoh Kamboja yang mampu menjalankan sistem yang lebih efisien meskipun dalam kondisi ekonomi yang lebih sulit.
Persoalan ini menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi tidak hanya bergantung pada sumber daya alam, tetapi juga pada kemampuan pengelolaan pajak. Negara yang berhasil dalam mengelola pajaknya akan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik.
Data menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem perpajakan yang efisien mampu mendanai program sosial dan infrastruktur dengan lebih baik. Ini menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia untuk segera mengambil langkah nyata dalam memperbaiki sistem perpajakannya.
Penting untuk berpikir jangka panjang mengenai bagaimana membangun kesadaran perpajakan yang lebih baik, baik di tingkat individu maupun perusahaan. Pendidikan pajak perlu dimulai sejak dini agar masyarakat lebih paham akan pentingnya kontribusi mereka bagi negara.
Strategi untuk Meningkatkan Penerimaan Negara dan Kualitas Hidup
Meningkatkan penerimaan negara tidak bisa hanya melalui peningkatan jumlah pajak yang dipungut, tetapi juga perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hashim menyatakan bahwa sangat penting untuk memastikan bahwa pajak yang dibayar masyarakat digunakan dengan efisien.
Strategi pembenahan ini harus mencakup perbaikan pada administrasi pajak. Memang, banyak negara maju telah menggunakan teknologi untuk menyederhanakan proses pajak, dan sudah saatnya Indonesia mengambil langkah serupa.
Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan pajak juga perlu diperkuat. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menjadi pemungut pajak, tetapi juga menjadi pengawas penggunaan dana publik.
Tentunya, semua ini tidak bisa dicapai dalam waktu singkat. Butuh kerjasama semua elemen masyarakat, dari pemerintah hingga individu, agar sistem perpajakan dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi pembangunan bangsa.
