Dalam era digital ini, pengelolaan data kependudukan menjadi sangat krusial bagi setiap negara. Di Indonesia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang melalui Direktorat Jenderal Dukcapil berupaya meningkatkan kualitas dan keamanan data penduduk secara berkelanjutan.
Pada awal bulan Desember 2025, Kemendagri mengadakan Rapat Koordinasi Nasional mengenai Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melibatkan berbagai lembaga. Rapat ini memiliki tujuan penting untuk memperkuat tata kelola data dan pemanfaatan Infrastruktur Digital Publik (DPI) yang semakin mendesak.
Dalam acara tersebut, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyatakan betapa pentingnya data yang dikelola oleh Dukcapil. Data ini bukan hanya untuk kepentingan pemerintah, tetapi juga sebagai dasar dalam memberikan layanan kepada masyarakat secara lebih efektif.
Seiring dengan itu, mendekati akhir tahun 2025, Tito mengungkapkan bahwa sekitar 97 hingga 98 persen dari total penduduk Indonesia telah terdaftar dalam sistem Dukcapil. Namun, pencapaian ini tetap diiringi dengan rasa kurang puas karena masih ada sisa populasi yang belum terolah dengan baik.
Dia menekankan pentingnya untuk menjangkau kelompok masyarakat yang terisolasi dan mereka yang berada di luar negeri serta komunitas yang kurang beruntung. Terutama untuk mereka yang tidak memiliki identitas dan tempat tinggal yang jelas.
Tito mengarahkan Ditjen Dukcapil untuk terus meningkatkan layanan publik di berbagai daerah. Dia menginginkan pelayanan yang transparan dan bebas dari praktik pungutan liar, yang sering menjadi kendala dalam mendapatkan layanan.
Lebih lanjut, perlu adanya pemkamanan dalam infrastruktur teknologi, mulai dari server penyimpanan data hingga keamanan siber yang tidak boleh diabaikan. Ini menjadi komponen penting untuk melindungi data sensitif masyarakat.
Penting juga dicatat bahwa lembaga pengguna diharapkan memiliki kapasitas yang kuat. Hal tersebut tidak hanya membatasi pelayanan kepada urusan pemerintah, tetapi juga merambah ke sektor pendidikan dan kesehatan yang sangat signifikan dalam masyarakat.
Peran Kementerian Dalam Negeri dalam Pengelolaan Data Kependudukan
Kementerian Dalam Negeri memainkan peran sentral dalam pengelolaan data kependudukan. Melalui upaya yang dilakukan oleh Ditjen Dukcapil, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan data kependudukan sebagai acuan yang dapat digunakan dalam berbagai kebijakan.
Data yang akurat dan up-to-date memungkinkan pemerintah untuk lebih efisien dalam merencanakan dan melaksanakan program sosial. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam hal pendidikan dan layanan kesehatan.
Salah satu fokus utama yang diangkat dalam rapat tersebut adalah pentingnya operasionalisasi Infrastruktur Digital Publik. Melalui sistem yang terintegrasi, diharapkan semua lembaga dapat saling berbagi data sehingga pelayanan publik dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat.
Berkaitan dengan upaya kolaborasi, pemerintah juga mendorong lembaga dan instansi terkait untuk mengoptimalkan pemanfaatan data. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang lebih baik dalam pelayanan kepada masyarakat.
Tantangan dalam Mencapai Target Pendaftaran Penduduk
Walaupun prestasi yang diraih cukup signifikan, Tito menekankan masih ada tantangan yang harus dihadapi. Masih terdapat sekitar dua hingga tiga persen populasi yang belum terdaftar dalam sistem, mewakili lebih dari lima juta jiwa.
Kelompok masyarakat yang terisolasi, seperti mereka yang tinggal di daerah pedalaman, sering kali sulit dijangkau. Fokus pada kelompok ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan hak mereka.
Lain halnya dengan mereka yang berada di luar negeri, banyak yang tidak mempunyai kesempatan untuk mendaftar dan mendapatkan identitas. Upaya ke depan perlu dilakukan agar semua kelompok ini bisa terintegrasi dalam data kependudukan nasional.
Selain itu, tantangan lain yang tak kalah penting adalah mengatasi stigma dan marginalisasi sosial terhadap segmen-segmen tertentu di dalam masyarakat. Pendekatan yang inklusif menjadi semakin penting untuk menjamin hak dan akses mereka terhadap layanan publik.
Mendukung E-Government dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik
Penerapan e-government merupakan langkah strategis untuk mendigitalkan berbagai layanan publik. Dengan sistem online, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan tanpa perlu datang langsung ke tempat pelayanan yang seringkali memakan waktu.
Melalui sistem ini, pendaftaran anak, pengobatan, dan akses bantuan sosial dapat dilakukan dengan lebih efisien. Penggunaan teknologi ini bertujuan untuk menghemat biaya dan waktu, serta memotong birokrasi yang selama ini menjadi kendala.
E-government memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan layanan dengan lebih mudah, tanpa menghadapi berbagai rintangan administratif. Ini menandai pergeseran paradigma menuju pelayanan publik yang lebih responsif dan berbasis teknologi.
Dengan kolaborasi yang baik antara lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan kualitas layanan publik dapat meningkat secara signifikan. Ke depan, upaya ini diharapkan tidak hanya menjadi tujuan, tetapi juga norma baru dalam pengelolaan layanan publik.
