Todung menyoroti bahwa kecenderungan kriminalisasi pejabat publik dapat memiliki implikasi jangka panjang yang serius bagi bangsa dan negara. Jika pola ini berlanjut, para profesional dan intelektual yang berintegritas mungkin akan enggan untuk melayani di pemerintahan, memilih untuk meninggalkan negeri untuk mencari peluang yang lebih aman.
Keengganan tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya brain drain, di mana para intelektual dan profesional berkualitas tinggi meninggalkan tanah air mereka. Hal ini tentu saja berbahaya bagi masa depan pembangunan dan kemajuan bangsa.
Todung juga mempertanyakan dasar hukum yang digunakan oleh Kejaksaan Agung untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka. Menurutnya, pengadaan Chromebook yang dilakukan dalam kebijakan digitalisasi pendidikan merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem pendidikan di Indonesia.
Keputusan tersebut, kata Todung, sejalan dengan visi Nadiem yang ingin memajukan literasi digital dan teknologi di kalangan siswa. Menganggap kebijakan ini sebagai tindakan ilegal adalah pandangan yang keliru dan tidak memahami inti dari agenda transformasi pendidikan nasional.
“Saat menjabat, Nadiem telah menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam hal literasi digital. Memperkenalkan bahasa Inggris, coding, serta pengetahuan dasar komputer menjadi aspek penting dalam mendukung generasi muda,” ujarnya.
Dia menggarisbawahi bahwa setiap menteri memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam pengambilan keputusan kebijakan. Asalkan keputusan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak ada kepentingan pribadi, maka penetapan tersangka terhadap Nadiem dianggap sebagai langkah yang tidak tepat.
Risiko Kriminalisasi dan Kesejahteraan Publik
Praktik kriminalisasi terhadap pejabat publik dapat mengakibatkan ketidakstabilan dalam pemerintahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Jika para pemimpin tidak merasa aman dalam menjalankan tugas mereka, dampak negatifnya akan dirasakan di seluruh lapisan masyarakat.
Lebih dari itu, ketidakpastian hukum akan menghalangi banyak orang yang memiliki bakat dan keahlian untuk terlibat dalam pemerintahan. Ini bisa mendorong mereka untuk mencari peluang di luar negeri di mana mereka merasa lebih dihargai dan tidak terancam oleh konspirasi yang ada.
Penting bagi setiap individu yang memiliki tanggung jawab publik untuk merasa dilindungi dalam menjalankan tugasnya. Ketiadaan rasa aman tersebut dapat menyebabkan stagnasi dalam kebijakan pemerintah dan menghambat kemajuan yang diinginkan dalam pembangunan sosial dan ekonomi.
Kompetisi global yang semakin ketat juga mengharuskan sebuah negara memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan kondisi saat ini, Indonesia berisiko kehilangan bakat-bakat terbaiknya. Ketersediaan pemimpin yang berbakat dan berintegritas sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan.
Oleh karena itu, upaya untuk membangun kultur yang mendukung keberanian pemimpin dan inovasi harus terus didorong. Ini tidak hanya akan meningkatkan daya saing bangsa tetapi juga membantu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang ada.
Menuju Kebijakan Publik yang Lebih Transparan
Untuk mengurangi risiko kriminalisasi, diperlukan mekanisme yang lebih transparan dalam pengambilan keputusan kebijakan pemerintah. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan untuk memperkuat akuntabilitas dan legitimasi setiap keputusan yang diambil.
Transparansi dalam kebijakan juga berarti memberikan ruang bagi publik untuk mengawasi dan memberi masukan. Hal ini sangat penting untuk menjamin bahwa setiap tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Selain itu, upaya untuk memperjelas dasar hukum dari setiap kebijakan yang diambil bisa membantu menghindari misinterpretasi dan klaim-klaim yang merugikan. Dengan demikian, semua pihak dapat merasa lebih aman dan percaya dalam menjalankan perannya masing-masing.
Melalui kebijakan yang lebih terbuka dan partisipatif, masyarakat akan merasa dilibatkan dalam keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Ini akan menciptakan kedekatan antara pemerintah dan rakyat, sehingga lebih mudah mendapatkan dukungan untuk setiap kebijakan.
Penguatan hukum yang adil dan tidak diskriminatif juga merupakan langkah penting untuk menciptakan suasana yang kondusif. Proses hukum yang transparan akan menjadi jaminan bagi setiap pejabat publik untuk melaksanakan tugas tanpa rasa takut akan adanya kriminalisasi.
Menjaga Integritas dan Keberanian Pejabat Publik
Keberanian untuk mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan publik harus didukung oleh semua elemen masyarakat. Dalam hal ini, peran masyarakat sipil menjadi sangat penting untuk mendukung kebijakan yang positif dan konstruktif.
Integritas pejabat publik harus diperkuat melalui pelatihan dan pendidikan mengenai etika dan tanggung jawab. Dengan pemahaman yang baik akan integritas, mereka diharapkan dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat dan menghindari potensi konflik kepentingan.
Pemerintah juga harus memberi insentif bagi pejabat yang berani mengambil tindakan dan kebijakan yang mendorong kemajuan. Apresiasi terhadap keberanian dalam pengambilan keputusan dapat mendorong lebih banyak orang untuk bertindak demi kebaikan bersama.
Penting untuk diingat bahwa setiap langkah menuju perbaikan kebijakan publik memerlukan kolaborasi dari semua pihak. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan rasa aman.
Dengan komitmen bersama, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang mendukung para pemimpin berintegritas dan inovatif. Ini adalah langkah penting menuju masa depan yang lebih cerah bagi bangsa.
