Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengungkapkan komitmen kuat pemerintah untuk mempercepat pembangunan hunian tetap bagi masyarakat yang terdampak bencana di sejumlah wilayah. Dalam rapat yang diadakan di Banda Aceh pada Sabtu (10/1/2026), beliau menyatakan bahwa berbagai langkah telah diambil untuk memastikan proses ini berjalan efektif dan cepat.
Dikatakannya, tahapan penyediaan hunian tetap sudah disiapkan secara menyeluruh, mencakup penetapan lokasi yang aman, pengumpulan data yang akurat, serta proses lelang untuk konstruksi. “Saat ini kami berada di tahap akhir, yaitu pembangunan hunian tetap,” ujarnya dengan tegas.
Berdasarkan data terkini per 9 Januari 2026, jumlah rumah yang terdampak di tiga provinsi mencapai sekitar 189.308 unit. Provinsi Aceh saja mencatatkan lebih dari 64.000 rumah yang mengalami beragam tingkat kerusakan, menunjukkan skala bencana yang cukup serius di wilayah ini.
Di Sumatera Utara, terdapat sekitar 18.341 rumah rusak ringan dan 3.616 rumah rusak sedang, sementara Sumatera Barat mencatatkan 6.627 rumah rusak ringan. Jumlah ini menunjukkan bahwa bencana telah memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat.
Maruarar menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah lahan relokasi untuk masyarakat yang terdampak bencana, dengan total kawasan di Aceh mencapai 153 lokasi. Berbagai sumber lahan digunakan, termasuk dari pemerintah daerah dan pihak swasta, untuk memastikan setiap warga mendapatkan hunian yang layak.
Rencana dan Persiapan Pembangunan Hunian Tetap yang Terintegrasi
Dalam rencana pembangunan hunian tetap, pemerintah mencatat ada 473 hektar lahan yang disiapkan di Aceh. Sementara itu, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat masing-masing tertuang 58 hektar dan 53 hektar lahan yang siap digunakan. Hal ini mencerminkan upaya serius pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat pascabencana.
Pemerintah juga menetapkan tiga kriteria utama bagi lokasi hunian tetap. Pertama, lokasi tersebut harus aman dari potensi bencana seperti banjir dan longsor. Kedua, tidak ada masalah hukum terkait tanah yang akan digunakan. Ketiga, lokasi tersebut harus dekat dengan fasilitas sosial seperti pasar, tempat kerja, dan pendidikan.
Maruarar menekankan pentingnya kecepatan dalam penganggaran dan pengadaan barang untuk mempercepat proses ini. Beliau juga menyarankan agar pelaksanaan pembangunan sudah dimulai pada Februari, dengan penekanan pada kesiapan daerah yang paling terdampak terlebih dahulu.
“Kami berharap bisa segera memulai pelaksanaan, khususnya di Aceh Tamiang, yang telah mengonfirmasi kesiapan mereka,” jelasnya. Ini menunjukkan kemauan pemerintah untuk bertindak cepat demi meringankan beban masyarakat.
Data dan Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pemulihan
Penggunaan satu data nasional menjadi fokus penting dalam proses penanganan. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, diharapkan setiap langkah yang diambil dapat dilakukan dengan efisien. Ini juga memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam proses pemulihan, sehingga mereka dapat berkontribusi dalam merancang lingkungan yang lebih baik.
Maruarar menjelaskan, data yang komprehensif sangat vital untuk memastikan kecepatan dan akurasi dalam pembangunan. Hal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk tidak hanya membangun kembali, tetapi juga membangun kembali lebih baik.
Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, menjadi salah satu strategi untuk mendorong rasa kepemilikan terhadap hunian baru yang akan mereka tempati. Dengan begitu, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menjaga dan merawat lingkungan mereka di masa depan.
Selain menyiapkan hunian tetap, pemerintah juga memberikan perhatian besar kepada infrastruktur pendukung, seperti akses jalan dan fasilitas umum yang memadai. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menjalani kehidupan sehari-hari tanpa kendala.
Langkah-Langkah Selanjutnya Dalam Pemulihan Pascabencana
Ke depan, pemerintah diharapkan dapat melakukan evaluasi berkala terhadap proses pemulihan yang dilakukan. Dengan mengidentifikasi kendala dan tantangan yang mungkin muncul, mereka dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan keberlangsungan proyek hunian tetap ini.
Keterbukaan informasi juga sangat penting dalam proses ini. Dengan memberikan update secara transparan kepada masyarakat tentang kemajuan proyek, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat. Hal ini penting agar masyarakat dapat aktif berpartisipasi dalam proses pemulihan.
Dengan semua langkah yang telah diambil, diharapkan masyarakat yang terdampak bencana dapat segera menempati hunian yang layak dan nyaman. Proses ini tidak hanya tentang membangun fisik bangunan, tetapi juga tentang membangun kembali harapan dan kehidupan masyarakat yang lebih baik.
Akhir kata, pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan upaya ini dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Keberhasilan pembangunan hunian tetap akan menjadi langkah awal menuju pemulihan yang lebih menyeluruh bagi masyarakat yang membutuhkan.
