Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup warganya melalui berbagai program terkait perumahan. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang berlangsung di Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat.
Kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pada awal bulan Desember tahun 2025 menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perbaikan lingkungan tempat tinggal. Dalam peninjauan tersebut, upaya gotong royong antara pemerintah dan masyarakat menjadi sorotan utama.
Dalam keterangannya, Maruarar menjelaskan bahwa program renovasi rumah tersebut merupakan bagian dari inisiatif yang lebih besar untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Ia juga berjanji akan menyiapkan tambahan unit rumah yang memerlukan perbaikan agar seluruh warga mendapatkan akses yang lebih baik.
Salah satu warga yang menerima bantuan renovasi mengungkapkan rasa syukurnya atas perbaikan rumah warisan yang telah berdiri sejak tahun 1965. Dalam proses renovasi, keluarga tersebut juga mendapatkan dukungan tempat tinggal sementara tanpa biaya, yang menunjukkan perhatian pemerintah terhadap situasi warga.
Langkah Proaktif untuk Meningkatkan Kualitas Hunian
Langkah proaktif pemerintah dalam memberikan bantuan renovasi menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini tidak hanya fokus pada perbaikan fisik gedung, tetapi juga pada kualitas hidup penghuni rumah tersebut.
Maruarar menekankan pentingnya akses terhadap pembiayaan, seperti kredit pemilikan rumah bersubsidi, agar warga mampu memiliki hunian yang layak. Melalui pembiayaan yang ramah di kantong, diharapkan warga tidak merasa terbebani dalam memperbaiki rumah mereka.
“Meningkatkan kualitas hunian warga kami tidak hanya melalui bantuan fisik, tetapi juga penyediaan akses untuk pembiayaan yang lebih baik,” tegasnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan solusi jangka panjang bagi masyarakat.
Pemulihan dan Dukungan terhadap UMKM di Sekitar Wilayah
Dalam kunjungan tersebut, Menteri juga menyempatkan diri untuk mengunjungi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di sekitar lokasi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan ekonomi juga perlu diperhatikan bersamaan dengan perbaikan infrastruktur.
Mendorong masyarakat untuk mendukung UMKM menjadi salah satu fokus utama dalam upaya ini. Ketika ekonomi lokal tumbuh, kualitas hidup masyarakat di sekitar juga diharapkan dapat meningkat.
“Ketika masyarakat bekerja sama memperbaiki rumah, pelaku UMKM di lingkungan tersebut juga bisa berkembang. Inilah ekosistem yang saling menguatkan,” ujar Maruarar, menekankan pentingnya kolaborasi antara perbaikan infrastruktur dan ekonomi lokal.
Komitmen Terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Komunitas
Pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu pilar utama dari program renovasi rumah ini. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, pemerintah berharap komunitas bisa lebih memiliki rasa kepemilikan terhadap lingkungan tempat tinggal mereka.
Program ini juga diharapkan dapat menginspirasi daerah lain untuk melakukan hal serupa. Melihat hasil positif dan dukungan aktif dari masyarakat dapat menjadi momentum untuk penerapan program-program yang sejalan di tempat lain.
“Komitmen kami adalah untuk membangun lingkungan yang tidak hanya layak huni tetapi juga berkelanjutan,” jelas Maruarar. Hal ini mencerminkan visi pemerintah dalam menciptakan ruang hidup yang mendukung kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah juga berjanji untuk terus berkoordinasi dengan pihak-pihak lain, termasuk organisasi non-pemerintah dan sektor swasta, untuk menciptakan sinergi yang lebih baik. Dengan begitu, harapan untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia bisa terwujud.
Perangkat kebijakan yang mendukung program-program ini tentunya sangat penting, sehingga setiap inisiatif bisa terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Keseluruhan langkah ini menunjukkan bahwa perbaikan kualitas hunian adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
