Di Aceh, situasi tegang menyelimuti aksi demonstrasi yang menolak Pergub Aceh Nomor 2 Tahun 2026 mengenai Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Sejumlah jurnalis mengalami intimidasi dan kekerasan dari aparat kepolisian saat meliput peristiwa tersebut, menciptakan kekhawatiran tentang kebebasan pers di kawasan tersebut.
Insiden ini menggarisbawahi tantangan yang dihadapi jurnalis dalam menjalankan tugas mereka, terutama saat meliput aksi protes yang sering kali berujung pada kericuhan. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap jurnalis menjadi isu yang sangat krusial dan perlu menjadi perhatian semua pihak.
Peristiwa Intimidasi Jurnalis di Aceh
Aksi protes terjadi di Kantor Gubernur Aceh pada Rabu, 13 Mei. Masyarakat yang berkumpul menuntut pencabutan Pergub JKA, namun di tengah demonstrasi, jurnalis menghadapi berbagai bentuk kekerasan dari aparat kepolisian.
Empat jurnalis dilaporkan mengalami intimidasi yang mencakup pemaksaan untuk menghapus dokumentasi dan perampasan alat kerja. Situasi ini menunjukkan betapa rentannya posisi jurnalis di lapangan saat meliput berita sensitif.
Salah satu jurnalis, Dani Randi, mengisahkan pengalamannya saat berupaya melindungi diri dari kericuhan. Ia berlari ke Gedung Serbaguna Balee Meuseuraya untuk menyelamatkan diri dan tetap melaporkan kejadian tersebut, meskipun dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan.
Tindakan aparat yang berusaha merampas alat kerjanya dengan alasan keamanan adalah salah satu contoh pelanggaran terhadap kebebasan pers. Dani menghadapi tekanan untuk menghapus foto dan video yang diambilnya, sebuah situasi yang menunjukkan tantangan besar bagi para jurnalis di lapangan.
Kelima jurnalis lainnya pun menghadapi perlakuan yang sama, menegaskan pentingnya perlindungan bagi mereka yang menjalankan tugas kode etik jurnalistik. Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Aceh mengecam tindakan ini dan menyerukan penegakan hukum terhadap pelaku di kalangan aparat.
Pernyataan Kapolresta Banda Aceh Terkait Insiden Ini
Kapolresta Banda Aceh, Kombes Andi Kirana, menyampaikan tanggapannya mengenai insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa pihak kepolisian akan menindaklanjuti laporan kekerasan yang dialami oleh jurnalis selama aksi demonstrasi.
Andi mengakui bahwa situasi pada saat itu tidak terkendali dan meminta maaf atas tindakan anggota kepolisian yang terlibat. Dalam upaya untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan jurnalis, ia memberikan instruksi kepada personel untuk tidak melakukan intimidasi pada peliput berita.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi jurnalis dalam melaksanakan tugas mereka, terutama ketika meliput acara publik yang sensitif. Hal ini menjadi sangat penting untuk menjaga hubungan baik antara jurnalis dan aparat keamanan.
Komitmen ini terlihat dari petunjuk kerja yang baru diterbitkan yang menegaskan pentingnya menghormati kebebasan pers. Kapolresta berharap tindakan ini akan mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.
Kepolisian juga diminta untuk menyelidiki lebih lanjut dan mendata siapa saja yang terlibat dalam tindakan kekerasan tersebut, sebagai langkah untuk mempertanggungjawabkan tindakan individu yang tidak sesuai dengan kode etik aparat keamanan.
Aksi Unjuk Rasa Memprotes Pergub JKA
Demonstrasi yang diprakarsai oleh Aliansi Rakyat Aceh (ARA) bertujuan untuk menuntut pencabutan Pergub tentang JKA. Massa menyatakan bahwa kebijakan ini merugikan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip kesehatan yang seharusnya dijalankan.
Ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan tersebut memuncak dalam serangkaian kericuhan ketika demonstran berusaha menembus barikade aparat kepolisian. Pertikaian antara kedua belah pihak menjadi tak terhindarkan, di mana botol-botol mulai dilemparkan ke arah petugas.
Pihak kepolisian bereaksi dengan menggunakan water cannon untuk membubarkan massa. Kendati demikian, demonstran tetap bertahan dan mengekspresikan penolakan mereka terhadap Pergub yang dianggap merugikan.
Setelah beberapa jam, situasi semakin memanas, dan aparat terpaksa melepaskan gas air mata untuk membubarkan massa. Saat gas air mata dilepaskan, banyak demonstran menjadi korban dan mendapatkan perawatan medis akibat paparan gas tersebut.
Koordinator aksi, Aulia Habibi, dengan tegas menyatakan bahwa demonstrasi adalah bentuk penolakan terhadap kebijakan kesehatan yang dianggap menyimpang. Rasa frustrasi massa semakin meningkat ketika tidak adanya perwakilan pemerintah yang menemui mereka secara langsung.
