Transparansi dalam pengelolaan anggaran publik menjadi isu yang krusial di Indonesia, terlebih dalam konteks bantuan sosial. Indonesia Corruption Watch (ICW) baru-baru ini menyerukan adanya transparansi terhadap pengeluaran anggaran belanja sembako untuk tahun 2025-2026, yang menunjukkan perhatian masyarakat akan akuntabilitas keuangan negara.
Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah, menekankan bahwa informasi mengenai anggaran belanja tersebut harus segera dibuka kepada publik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana-dana yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sesuai tujuan yang seharusnya.
Dalam konteks ini, Wana juga mengangkat isu terkait pembagian sembako selama perayaan Hari Buruh Internasional yang baru lalu. Sebanyak 350 ribu paket sembako yang disediakan oleh Perum Bulog mencuat sebagai sorotan penting dalam transparansi anggaran.
Pentingnya Keterbukaan Informasi Anggaran Sembako
Keterbukaan informasi mengenai anggaran sembako tidak hanya berdampak pada kepercayaan publik, tetapi juga pada menjaga integritas pengelolaan keuangan. Tanpa adanya transparansi, potensi penyalahgunaan anggaran dapat terjadi, yang dapat merugikan masyarakat luas.
Wana menegaskan bahwa ICW telah berusaha mengakses informasi terkait anggaran belanja sembako dari berbagai situs pemerintah. Namun, hingga kini, hasil pencariannya nihil, menunjukkan adanya ketertutupan dalam pengelolaan anggaran ini.
Melalui analisis ICW, terdapat empat persoalan besar terkait ketertutupan informasi belanja anggaran ini. Pertama, kecenderungan tertutupnya informasi dapat membuka celah bagi praktik korupsi dalam pengelolaan bantuan sosial.
Permasalahan Ketertutupan Informasi di Sektor Publik
Wana mencatat bahwa ketidakjelasan dalam pengelolaan anggaran sembako menciptakan preseden buruk dalam hal akuntabilitas. Sebelumnya, kasus pengadaan bantuan sosial COVID-19 menjadi contoh nyata bagaimana anggaran yang tidak transparan dapat memicu masalah serius.
Kedua, ketertutupan informasi mengabaikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui rencana, penggunaan, serta pertanggungjawaban dana yang terkait dengan pengadaan sembako.
Ketiga, pelaksanaan kegiatan pembagian sembako yang berfungsi sebagai simbolik dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik. Ini mengaburkan tujuan utama dari bantuan sosial yang seharusnya didasarkan pada kebutuhan masyarakat, bukan momen-momen seremonial.
Dampak Negatif Jika Anggaran Tidak Dikelola Secara Transparan
Kelemahan pengelolaan anggaran pada kegiatan sosial ini dapat merugikan penerima manfaat yang seharusnya mendapatkan bantuan. Wana berpendapat bahwa tanpa adanya data transparan, bantuan sembako berpotensi tidak sampai kepada kelompok masyarakat yang paling memerlukan.
Hal ini bukan hanya masalah teknis, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang lebih luas. Masyarakat yang seharusnya menerima bantuan malah kehilangan kesempatan karena adanya ketidaktepatan sasaran.
Oleh karena itu, Wana menyerukan perlunya pembenahan sistem pengelolaan anggaran agar lebih terbuka dan akuntabel. Pendekatan ini diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan sosial yang lebih baik dan meminimalisir potensi penyalahgunaan.
