Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini menangkap Bupati Langkat, Syah Afandin, dalam sebuah operasi tangkap tangan yang mengejutkan. Operasi ini, yang berlangsung pada Kamis, 2 Juli, dilakukan di berbagai lokasi termasuk Langkat, Binjai, dan Medan, menunjukkan keterlibatan banyak pihak dalam kasus yang mengemuka ini.
Selain Ondim, KPK juga menangkap satu Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Pemerintah Kabupaten Langkat dan lima individu dari kalangan swasta. Penangkapan ini menegaskan komitmen KPK dalam pemberantasan korupsi di tingkat daerah.
Dalam proses hukum yang berjalan, Ondim telah ditetapkan sebagai tersangka, bersamaan dengan Yaqub Abdhal Al Mu’arif, seorang anggota tim suksesnya pada Pemilihan Kepala Daerah 2024. Kasus ini semakin menarik perhatian publik karena melibatkan sejumlah pihak berpengaruh.
Detail Penangkapan yang Mengguncang Publik
Penangkapan Bupati dilakukan di rumah pribadi Ondim yang terletak di Medan, Sumatera Utara. KPK langsung membantah tuduhan bahwa penangkapan terjadi di acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), yang juga berlangsung saat itu.
Keventan KPK menemukan bahwa Ondim sudah mengetahui rencana penangkapannya dan sempat membatalkan pertemuan untuk menerima uang suap yang dijanjikan. Hal ini jelas menunjukkan adanya upaya untuk menghindari penegakan hukum.
Pada malam yang sama, sopir Ondim, Zulkifli, berusaha untuk membatalkan pertemuan dengan Yaqub untuk mendiskusikan penyerahan uang tersebut, sebagai respons atas informasi yang diterima dari Bupati mengenai pengawasan KPK.
Skema Suap yang Terungkap dalam Kasus Ini
KPK menelusuri kasus ini ke tahun 2025, di mana Yaqub mendapatkan sejumlah proyek dari Dinas Pendidikan dan Dinas Permukiman di Pemkab Langkat. Melalui metode pengadaan langsung, sekitar 80 proyek dengan nilai total mencapai Rp9,5 miliar di Dinas Pendidikan serta beberapa proyek di Dinas Permukiman terindikasi penuh dengan praktik suap.
Untuk proyek-proyek tersebut, Ondim meminta fee yang terbilang tinggi; 10 persen dari proyek Dinas Pendidikan dan 17 persen dari Dinas Permukiman. Pembagian fee ini menjadi salah satu focal point penyidikan KPK, menunjukkan betapa dalamnya jaringan korupsi yang ada.
Kasus ini juga mencuat melalui temuan bahwa Ondim diduga menerima pundi-pundi suap lainnya, termasuk total sekitar Rp3,5 miliar terkait mutasi jabatan di Dinas Pendidikan, yang semakin menambah beratnya tuntutan hukum yang dijatuhkan kepada Bupati.
Serangan Balik: Minta Suap Lebih dari yang Disepakati
KPK merasa terkejut karena dalam investigasi ditemukan bahwa Ondim telah menerima suap hingga total Rp800 juta sejak 2025. Pemberian uang suap ini dilakukan dalam beberapa tahap oleh Yaqub, yang juga merupakan elemen kunci dalam tim suksesnya.
Pembayaran pertama berlangsung pada tahun 2025, di mana sejumlah Rp500 juta diserahkan melalui sopirnya. Kejadian ini mengungkap betapa tinjauan terhadap akuntabilitas dan transparansi begitu penting di pemerintahan lokal.
Menariknya, permintaan untuk tambahan suap berlanjut hingga 2026, di mana Ondim kembali meminta uang tambahan dengan total Rp300 juta, yang semakin menguatkan dugaan bahwa korupsi telah mendarah daging dalam institusi pemerintahan.
Temuan Kejutan: Logam Mulia dan Uang Tunai
Dari penyidikan lebih lanjut, KPK menemukan 55 kg logam platinum di kendaraan pribadi Ondim. Temuan ini membuka lembaran baru dalam kasus yang sudah rumit ini, dengan penilaian awal memperkirakan nilai logam mulia tersebut mencapai sekitar Rp40 miliar.
Penyelidik KPK memutuskan untuk mengusut asal usul logam mulia ini, yang mengarah pada spekulasi mengenai aliran dana ilegal dalam konteks korupsi. Temuan ini tentu menambah kredibilitas KPK dalam menjalankan tugasnya.
Selain platinum, sejumlah barang bukti lainnya juga berhasil disita, termasuk uang tunai Rp100 juta yang diduga merupakan bagian dari suap dan berbagai mata uang asing yang senilai sekitar Rp1,22 miliar. Situasi ini menjadi tantangan signifikan bagi penegakan hukum di Indonesia.
