Koalisi Gerakan Warga Sadar Surabaya mengekspresikan kecaman mereka terhadap tindakan represif aparat keamanan yang terjadi dalam demonstrasi di Yogyakarta pada tanggal 10 November 2026. Penangkapan ratusan mahasiswa selama aksi tersebut menimbulkan alarm bagi semua kelompok yang bersuara kritis di Indonesia.
Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Joeni Arianto Kurniawan, menegaskan bahwa kekerasan yang terjadi menjadi pengingat penting bagi pemerintah dan pihak berwenang. Dia menyerukan agar kekerasan terhadap sivitas akademika, khususnya di lingkungan kampus, harus dihentikan karena kampus adalah ruang demokrasi yang vital.
“Penting bagi kaum elit penguasa untuk menghentikan praktik kekerasan ini dan memahami bahwa sivitas akademik memainkan peran krusial sebagai garda terakhir demokrasi,” ujarnya dalam sebuah pernyataan di Universitas Airlangga, Surabaya, pada 13 November.
Himpunan Suara Kritis di Lingkungan Akademis
Joeni menjelaskan bahwa demonstrasi yang dilakukan bukan hanya untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap kekuasaan, tetapi juga untuk menggugah kesadaran di antara mahasiswa dan dosen tentang kondisi politik yang sedang berlangsung. Dosen dari berbagai latar belakang bergabung dalam aliansi ini untuk menunjukkan solidaritas dan kepedulian terhadap perjalanan demokrasi di Indonesia.
Tindakan represif pemerintah dalam merespon suara mahasiswa dengan penangkapan dinilai sangat berlebihan, khususnya saat terjadi insiden di Universitas Gadjah Mada. Para akademisi menegaskan bahwa hal tersebut menciptakan preseden yang berpotensi merugikan semua institusi pendidikan lainnya di Indonesia.
Selain itu, mereka menggarisbawahi pentingnya kampus sebagai ruang terbuka bagi mahasiswa untuk berdiskusi, berpikir kritis, dan mengeksplorasi berbagai ide. Mengadili mahasiswa yang berada di kampus pada malam hari dianggap sebagai tindakan yang tidak perlu, terutama jika tidak ada keadaan darurat yang berlaku.
Memperhatikan Hak Mahasiswa Sebagai Warga Negara
Seorang akademisi dari Universitas Katolik Widya Mandala, Herlina Yoka Roida, mengungkapkan keprihatinan yang sama. Dia menekankan bahwa tindakan represif yang terjadi tidak hanya terhadap mahasiswa, tetapi juga masyarakat sipil, adalah sesuatu yang harus diwaspadai oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Kami sangat prihatin karena jika dibiarkan, tindakan ini bisa menimpa kampus-kampus lainnya,” ujar Herlina, menambahkan bahwa situasi ini tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang adil dan terbuka.
Akan tetapi, kekhawatiran akan reaksi negatif dari pemerintah tidak hanya dirasakan oleh akademisi, tetapi juga oleh mahasiswa. Daniel Situmorang, Menteri Sosial dan Politik BEM Universitas Airlangga, menyatakan bahwa kejadian di Yogyakarta menjadi pelajaran berharga bagi gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil di tempat lain.
Kekhawatiran Akan Meluasnya Tindakan Represif
Daniel juga menyampaikan kekhawatiran bahwa kekerasan tersebut mungkin akan menyebar ke Surabaya, terutama setelah beberapa mahasiswa ditangkap saat aksi di Bundaran Air Mancur Alun-Alun Surabaya. Dalam pandangannya, penting untuk menggunakan kejadian tersebut sebagai pembelajaran untuk mencegah terulangnya insiden serupa di kota lain.
Rasa sakit yang dirasakan oleh mahasiswa dan masyarakat sipil terasa sangat mendalam, mengingat bahwa kebebasan berbicara dan berpendapat adalah hak asasi yang harus dilindungi. Penangkapan lebih dari seratus mahasiswa di Yogyakarta harus menjadi panggilan untuk bergerak dan memperjuangkan hak-hak demokratis.
Dalam semangat solidaritas ini, gerakan untuk melawan tindakan represif harus bersatu, baik dalam kampus maupun di luar. Hanya dengan bersatu, suara warga negara bisa didengar dan dijadikan pertimbangan penting bagi pihak berwenang.
