Kritik TB Hasanuddin atas TNI yang Membubarkan Nobar Film Pesta Babi

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyampaikan kritik tegas terhadap tindakan pembubaran acara nonton bareng film dokumenter di Ternate, Maluku Utara, oleh pihak TNI. Ia menilai bahwa tindakan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan jauh dari tugas pokok yang seharusnya dijalankan oleh TNI.

TB Hasanuddin juga menganggap bahwa sebagai negara demokrasi, diskusi publik dan pertukaran informasi harus dilindungi. Menurutnya, hal ini menjadi penting demi meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap isu-isu yang berkembang, termasuk isu lingkungan dan sosial.

“Pembubaran yang dilakukan oleh Dandim 1501 memiliki kemungkinan melanggar konstitusi serta tugas pokok TNI,” ujarnya saat memberikan keterangan pada Senin (11/5). Ia menjelaskan bahwa Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi tanpa adanya tekanan.

TB Hasanuddin menambahkan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan semangat dari pasal tersebut, yang seharusnya menjadi acuan bagi semua pihak dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks ini, pihak yang merasa terganggu oleh isi film seharusnya melakukan bantahan berbasis data dan argumen.

Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa hingga kini tidak ada bukti atau keputusan hukum yang mengindikasikan film tersebut melanggar peraturan yang ada. “Jika ada pinya pihak yang merasa isi film tidak tepat, caranya bukan dengan membubarkan kegiatan, tetapi dengan memberikan klarifikasi yang tepat,” ujarnya. Pembubaran acara seperti ini, dianggapnya bukan bagian dari operasi militer selain perang (OMSP) yang telah diatur dalam Undang-Undang TNI.

Tindakan Pembubaran dan Konsekuensinya Ditegaskan oleh TB Hasanuddin

TB Hasanuddin menggarisbawahi bahwa Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025 menegaskan daftar tugas OMSP, yang tidak mencakup pembubaran diskusi publik atau kegiatan nonton bareng. “Jika memang ada indikasi bahaya, yang seharusnya dilakukan TNI adalah berkoordinasi dengan aparat kepolisian,” ujarnya menekankan pentingnya hubungan kerja antara TNI dan kepolisian dalam menjaga keamanan.

Menurutnya, jika masyarakat merasa terancam, maka langkah yang bijak dan sesuai adalah melakukan komunikasi dan koordinasi, bukan bertindak secara sepihak. Tindakan TNI yang langsung membubarkan acara bisa dianggap overreach, melanggar batasan tugas yang telah ditentukan.

Lebih lanjut, TB Hasanuddin juga menyatakan bahwa pembubaran acara tersebut justru bisa menimbulkan dampak negatif dan salah paham di masyarakat. Dalam sebuah demokrasi, ruang publik harus terbuka untuk mendiskusikan berbagai isu, termasuk yang sensitif dan kontroversial.

Apalagi, jika suatu konten dianggap provokatif, maka seharusnya ada dialog terbuka untuk memperjelas posisi masing-masing pihak di masyarakat. Hal ini penting untuk menyuarakan hak masyarakat dalam berpendapat yang dilindungi konstitusi.

Penjelasan TNI Mengenai Pembubaran Kegiatan Nonton Bareng

Berita mengenai pembubaran tersebut berasal dari tindakan TNI yang menilai film dokumenter berjudul ‘Pesta Babi’ bersifat provokatif dan mendapat banyak penolakan dari masyarakat. Dandim 1501 Ternate, Letkol Inf Jani Setiadi, menjelaskan bahwa tindakan pembubaran dilakukan karena adanya masukan dari masyarakat yang menganggap film tersebut tidak tepat.

Dalam penjelasannya, ia mengungkapkan bahwa pihaknya melakukan pemantauan melalui media sosial dan menemukan banyak penolakan terhadap film yang ditayangkan dalam acara tersebut. “Kami mengambil langkah ini bukan tanpa alasan, banyak masyarakat yang meragukan isi film karena dianggap provokatif,” katanya.

Jani menjelaskan, dalam situasi tertentu, TNI memang memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketertiban dan keamananan masyarakat, tetapi tersebut harus dilakukan sesuai dengan mekanisme dan tugas yang ada. Hal ini mendasari keputusan untuk membubarkan acara tersebut.

Namun, suasana ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, di mana beberapa pihak merasa hak mereka untuk berdiskusi telah diabaikan. Kegiatan tokoh masyarakat dan lembaga sosial juga menjadi sorotan terkait bagaimana cara untuk mendiskusikan isu penting dengan aman tanpa pembatasan.

Perspektif Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Diskursus Publik

Pembubaran acara nonton bareng ini tidak hanya menjadi perbincangan di kalangan elit politik, tetapi juga menyentuh langsung ke masyarakat yang mempunyai hak untuk berpendapat. Bagi banyak orang, tindakan ini menimbulkan pertanyaan tentang ruang kebebasan berpendapat di Indonesia, terutama dalam konteks kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Isu-isu lingkungan hidup yang diangkat dalam film tersebut juga relevan dengan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, mengingat banyaknya proyek strategis yang dilakukan tanpa mempertimbangkan dampinya terhadap lingkungan. Hal ini juga menciptakan kekhawatiran di kalangan aktivis lingkungan mengenai terlindunginya hak mereka untuk berbicara dan beraksi.

Ketidakpuasan atas pengaturan ruang publik yang terbatas bisa berujung pada mobilisasi masyarakat untuk menuntut agar hak-hak konstitusi mereka dilindungi. Perbincangan mengenai kebebasan berpendapat harus terus mengemuka untuk memastikan bahwa suara masyarakat tetap didengar dan diperhitungkan dalam pendidikan publik.

Dalam jangka panjang, insiden ini dapat memicu diskursus yang lebih luas terkait bagaimana TNI dan polisi menjalankan tugasnya di medan sosial yang lebih besar. Pertanyaan tentang pengawasan dan akuntabilitas terhadap tindakan mereka menjadi semakin mendesak di tengah perubahan sosial yang cepat.

Dengan kritik dan respon yang ada, harapan untuk terbukanya ruang publik yang lebih sehat menjadi semakin kuat. Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi, baik mengenai isu-isu lokal maupun Nasional. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran bersama tentang tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas dan memajukan demokrasi di Indonesia.