Wakapolri Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo menegaskan pentingnya pencegahan dalam mengatasi potensi bencana maupun gangguan keamanan dalam masyarakat. Menurutnya, kesiapsiagaan dan kemampuan mitigasi yang tepat harus dilakukan sejak dini untuk menghindari dampak yang lebih besar.
Hal ini diungkapkan Dedi dalam Apel Gelar Pasukan berkaitan dengan kesiapan menghadapi bencana dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Cikeas, Jawa Barat, pada senin lalu. Ia menjelaskan bahwa langkah-langkah proaktif sangat diperlukan untuk menemukan solusi efektif dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan.
Dedi menyatakan bahwa Indonesia memiliki kerawanan bencana yang cukup tinggi, mengingat posisi geografis dan kondisi geologis negara ini. Berada di kawasan ring of fire, Indonesia rentan terhadap gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung api yang mengancam keselamatan masyarakat.
Pentingnya Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana Alam
Menurut data dari BNPB, sejak awal 2026, terjadi lebih dari 1.700 kejadian bencana di tanah air. Bencana tersebut sebagian besar adalah banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan yang telah mengakibatkan banyak korban dan pengungsian.
Polri mengutarakan kesiapan mereka untuk memberikan respons cepat dalam penanganan bencana melalui Operasi Aman Nusa II. Langkah-langkah yang dilakukan mencakup evakuasi korban, pengamanan lokasi, dan pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat yang terkena dampak.
Kesiapsiagaan personel dan sarana prasarana menjadi prioritas agar Polri bisa hadir di tengah masyarakat. Dalam setiap situasi, tugas utamanya adalah memberikan rasa aman dan meringankan beban masyarakat yang terkena bencana.
Menangani Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Di samping penanganan bencana, Dedi juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi gangguan keamanan. Gangguan ini bisa muncul dari berbagai persoalan yang bersifat politik, sosial, dan budaya.
Pentingnya deteksi dini menjadi sorotan utama, mengingat gangguan keamanan juga bisa berkembang melalui ruang digital tanpa pengelolaan yang tepat. Oleh karena itu, pemantauan sistematis terhadap narasi provokatif sangat diperlukan.
Polri juga berupaya memperkuat pendekatan persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga terkait. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketertiban.
Peran Polri dalam Menjaga Stabilitas Masyarakat
Penyampaian pendapat di muka umum adalah hak konstitusional yang harus dihormati, namun Polri harus tetap siap untuk mengantisipasi potensi eskalasi. Setiap situasi yang membutuhkan pengamanan harus ditangani dengan profesional dan proporsional.
Dedi pun menegaskan bahwa dalam konteks penegakan hukum, tindakan tegas harus mengambil pendekatan yang terukur. Hal ini penting agar gangguan yang lebih besar bisa dihindari.
Setelah penanganan bencana, Polri juga bertanggung jawab untuk membantu memulihkan stabilitas keamanan dan kepercayaan masyarakat. Masyarakat harus merasa aman untuk kembali kepada rutinitasnya setelah mengalami suatu bencana.
Dengan penekanan pada aman Nusa I dan II, Dedi berharap seluruh personel dapat bekerja dengan fokus. Setiap langkah harus berorientasi pada keselamatan dan pemulihan serta mencegah potensi risiko yang bisa muncul setelah bencana.
Penting bagi setiap petugas untuk memahami konteks sosial dan menemukan solusi yang sesuai dengan akar permasalahan. Hal ini menciptakan sinergi antara Polri dan masyarakat.
Melalui kesiapan kolektif ini, Polri berkomitmen untuk memastikan kehadiran negara terasa oleh masyarakat dalam situasi bencana maupun potensi gangguan keamanan secara berkelanjutan.
