Yasinta Moiwend, yang dikenal sebagai Mama Sinta, adalah salah satu tokoh perempuan adat dari Suku Marind-Anim di Merauke. Baru-baru ini, ia mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) karena merasa terancam setelah film dokumenter ‘Pesta Babi’ ditayangkan, di mana dirinya menjadi salah satu fokus utama.
Permohonan tersebut diajukan langsung pada Jumat, 5 Juni, dan diterima oleh Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati. Permohonan ini muncul setelah Mama Sinta melaporkan film tersebut ke Polda Metro Jaya karena dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak privasi dan keselamatannya.
Sri Suparyati menjelaskan bahwa permohonan perlindungan yang diajukan oleh Mama Sinta akan ditelaah lebih lanjut. Tujuannya adalah untuk memahami risiko yang dihadapi oleh Mama Sinta akibat keterlibatannya dalam proses hukum yang terkoneksi dengan film tersebut.
Pertemuan Awal antara LPSK dan Mama Sinta dalam Permohonan Perlindungan
LPSK berkomitmen untuk melakukan asesmen menyeluruh terhadap situasi Mama Sinta. Dalam proses ini, mereka akan mengevaluasi berbagai aspek yang relevan, termasuk potensi ancaman terhadap keselamatan pemohon. Langkah ini merupakan bagian penting dari pengambilan keputusan dalam memberikan perlindungan.
Dalam tahap ini, Mama Sinta akan diminta untuk memberikan keterangan dan menjelaskan secara detail mengenai kebutuhan perlindungan yang ia butuhkan. LPSK akan mengevaluasi informasi tersebut untuk menentukan jenis perlindungan yang sesuai.
Proses asesmen awal ini sangat krusial karena hasilnya akan menentukan langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh LPSK. Pihak LPSK diharapkan dapat memberikan perlindungan yang tepat sesuai dengan kebutuhan Mama Sinta yang melapor.
Dasar Hukum Permohonan Perlindungan bagi Saksi dan Korban
Menurut undang-undang yang mengatur perlindungan saksi dan korban, perlindungan diberikan berdasarkan berbagai faktor, termasuk pentingnya keterangan dan tingkat ancaman yang mungkin dialami oleh pemohon. Analisis ini melibatkan tim medis dan psikologis juga, untuk memastikan semua aspek diakomodasi.
Dalam konteks ini, LPSK perlu mempertimbangkan rekam jejak tindak pidana yang mungkin berhubungan dengan situasi Mama Sinta. Penelaahan yang komprehensif ini diharapkan dapat menciptakan gambaran yang lebih jelas tentang situasi yang dihadapi pemohon.
Oleh karena itu, LPSK akan menganalisis dan menggabungkan berbagai informasi yang diterima untuk memberikan rekomendasi dan bentuk perlindungan yang tepat. Keputusan yang diambil akan dipandu oleh ketentuan hukum yang berlaku.
Reaksi Mama Sinta terhadap Film dan Dampaknya
Mama Sinta mengaku sangat terganggu dengan tayangan film ‘Pesta Babi’ yang menampilkan wajahnya tanpa izin. Dalam keterangan persnya, ia menjelaskan bagaimana hal ini sangat menyakitkan dan menimbulkan kekecewaan mendalam. Ia merasa bahwa hak-haknya sebagai individu dan tokoh adat telah dilanggar.
Menurutnya, pemutaran film itu tanpa persetujuan menimbulkan rasa sakit yang dalam, terlebih film tersebut diputar di banyak tempat. Mama Sinta menegaskan bahwa seharusnya ada komunikasi dan izin sebelum menampilkan wajahnya dalam film tersebut.
Ketidakpuasan Mama Sinta terhadap proses pembuatan film tersebut mendasari laporan yang ia ajukan kepada pihak berwenang, menunjukkan komitmennya untuk melindungi hak-haknya. Hal ini menjadi peringatan bagi pembuat film agar berbicara terlebih dahulu dengan subjek yang terlibat.
